Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Tak Cukup SK Non-job, Eks Jubir KPK: Buzzer Terus Fitnah Novel Baswedan

Fitnah yang paling sering ditudingkan kepada Novel Baswedan adalah terkait radikalisme hingga dia disebut sebagai Taliban KPK.
Penyidik KPK Novel Baswedan (kiri) menyapa awak media usai rekonstruksi kasus penyiraman air keras terhadap dirinya di Jalan Deposito, Kelapa Gading, Jakarta, Jumat (7/2/2020)./ ANTARA - Dhemas Reviyanto
Penyidik KPK Novel Baswedan (kiri) menyapa awak media usai rekonstruksi kasus penyiraman air keras terhadap dirinya di Jalan Deposito, Kelapa Gading, Jakarta, Jumat (7/2/2020)./ ANTARA - Dhemas Reviyanto

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyayangkan banyak pihak terus berusaha menjatuhkan penyidik senior KPK Novel Baswedan dengan menebar fitnah hingga hoaks.

“sdg liat2 twitter, trnyata tdk cukup menyingkirkan dg SK non-job yg bermasalah scr hukum. dlm 2 hari idul fitri ini para buzzer terus menebar fitnah dan isu dusta untuk menyerang kredibilitas Novel Baswedan. Di hari yg suci ini, bahkan. Isu basi yg selalu dimainkan sjk lama,” cuitnya melalui akun Twitter @febridiansyah, Jumat (14/5/2021).

Fitnah yang paling sering ditudingkan kepada Novel terkait radikalisme hingga dia disebut sebagai 'Taliban KPK'.

Sebelumnya, Febri menyebutkan bahwa penonaktifan 75 pegawai KPK, termasuk Novel di dalamnya, tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Pasalnya, Putusan Mahkamah Konstitudi menegaskan bahwa peralihan status menjadi ASN tidak boleh merugikan pegawai KPK.

Adapun, Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN menuai polemik. Banyak pihak menilai alih status tersebut lebih baik ditempuh dengan cara asesment ketimbang seleksi atau tes.

Hal itu juga disampaikan oleh Novel Baswedan dalam cuitannya melalui akun Twitter @nazaqistsha beberapa waktu lalu.

“Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), bukan tes kompetensi atau tes utk seleksi. Dlm UU 19/2019 dan Putusan MK jelaskan peg KPK mjd ASN hanya bersifat peralihan yg tdk boleh merugikan pegawai KPK. Tp digunakan utk singkirkan 75 peg, bbrp sdg tangani kasus besar,” cuitnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper