Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Imbau Perusahaan Bayar THR, Muhaimin: Jangan Pura-Pura Tak Mampu

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu mengatakan para pegawai di tengah kondisi perekonomian yang serba susah saat ini sangat menggantungkan pencairan THR.
Oktaviano DB Hana
Oktaviano DB Hana - Bisnis.com 13 Mei 2021  |  09:51 WIB
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (tengah) bersiap melakukan pertemuan dengan pimpinan partai dan sekjen partai pengusung Capres Joko Widodo di Jakarta, Kamis (9/8). - ANTARA/Galih Pradipta
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (tengah) bersiap melakukan pertemuan dengan pimpinan partai dan sekjen partai pengusung Capres Joko Widodo di Jakarta, Kamis (9/8). - ANTARA/Galih Pradipta

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar mengingatkan perusahaan agar segera melaksanakan kewajiban dengan membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada seluruh karyawannya.

Pasalnya, politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu mengatakan para pegawai di tengah kondisi perekonomian yang serba susah saat ini sangat menggantungkan pencairan THR.

Selain itu, pimpinan DPR RI Korkesra itu mengingatkan perusahaan untuk memperlakukan pegawai sebagai aset perusahaan.

"Maka jangan sampai perusahaan sebenarnya mampu membayar, tapi pura-pura tidak mampu. Bila pegawai merasa senang dan nyaman maka pasti kinerjanya juga akan semangat sehingga perusahaan maju," tegasnya seperti dilansir laman resmi DPR, Rabu (12/5/2021). 

Politisi yang akrab disapa Gus Ami itu menyarankan agar perusahaan bisa membicarakan secara baik-baik dengan para pegawainya sehingga ada pemahaman antara perusahaan dan pegawai.

"Adanya THR bisa sangat membantu pemenuhan kebutuhan pegawai menjelang Lebaran," ujar eks-Menakertrans ini. 

Sebelumnya diberitakan, menjelang pelaksanaan Lebaran Idul Fitri 2021 sejumlah perusahaan dilaporkan belum membayarkan THR kepada para pegawainya.

Berdasarkan laporan Posko THR Keagamaan 2021 Kemnaker sejak 20 April hingga 10 Mei terdapat 2.278 laporan, terdiri dari 692 konsultasi THR dan 1.586 pengaduan THR.

Sementara itu, Pemerintah melalui Kemnaker telah mengambil empat langkah merespons laporan soal perusahaan yang tidak membayar THR. Diantaranya verifikasi data internal, koordinasi dengan Disnaker daerah, menurunkan tim pengawas, proses dialog dan kesepakatan penyelesaian.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

muhaimin iskandar thr
Editor : Oktaviano DB Hana

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top