Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Ketua WP KPK Beberkan Pertanyaan Janggal Tes Wawasan Kebangsaan

Ketua WP KPK angkat bicara soal pertanyaan yang diajukan dalam tes wawasan kebangsaan sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN.
Setyo Aji Harjanto
Setyo Aji Harjanto - Bisnis.com 07 Mei 2021  |  13:23 WIB
Selembar kain hitam yang menutupi logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersibak saat berlangsungnya aksi dukungan untuk komisi tersebut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/9/2019). - ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Selembar kain hitam yang menutupi logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersibak saat berlangsungnya aksi dukungan untuk komisi tersebut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/9/2019). - ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) Yudi Purnomo membeberkan salah satu pernyataan yang janggal dalam tes wawasan kebangsaan (TWK). 

Diketahui, TWK merupakan syarat alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) sebagai amanat beleid baru KPK Nomor 19 tahun 2019.

Menurut Yudi, salah satu pertanyaan janggal yang dilontarkan pewawancara dalam tes wawasan kebangsaan adalah soal pengucapan selamat hari raya kepada umat beragama lain.

"Saya heran ketika ada pertanyaan ke saya tentang apakah saya mengucapkan selamat hari raya ke umat beragama lain. Saya pikir seharusnya pewancara sudah mendapatkan informasi bahwa di KPK mengucapkan selamat hari raya kepada rekannya yang merayakan merupakan hal biasa, baik secara langsung maupun melalui grup WA (WhatsApp)," kata Yudi dalam keterangannya, Jumat (7/5/2021).

Menurut keterangan Yudi, meski beragama Islam, dirinya kerap mengucapkan selamat Hari Raya Natal kepada rekannya sesama pegawai KPK yang beragama Nasrani. Begitu pun pengucapan selamat hari perayaan agama lain kerap dia lakukan kepada sesama pegawai yang berbeda agama dengannya. 

"Saya sendiri yang Muslim bukan hanya memberi ucapan selamat hari raya kepada agama lain, tapi ketika acara Natal bersama pegawai di Kantor KPK  hadir memberi sambutan langsung selaku Ketua WP. Bahkan istri saya yang berjilbab pun pernah saya ajak dan kami disambut dengan hangat oleh kawan-kawan yang merayakan," ujarnya.

Bahkan, ucap Yudi, dalam perayaan natal di masa pandemi Covid-19, dirinya tetap ikut hadir dan memberi sambutan secara virtual kepada rekannya sesama pegawai KPK yang beragama Nasrani.

Yudi pun menegaskan, isu adanya Taliban di KPK selama ini tak bisa dipertanggungjawabkan. "Pada saat pandemi pun, perayaan Natal tetap diadakan di KPK dengan virtual dan saya pun juga memberikan sambutan. Saya sampaikan kepada pewancara yang intinya bahwa di KPK kami walau beda agama tetap bisa kerjasama dalam memberantas korupsi. Jadi isu-isu radikal dan Taliban di luaran hanya isapan jempol," kata Yudi.

Yudi pun sempat memperlihatkan foto saat dirinya menghadiri dan memberi sambutan saat Hari Raya Natal, baik secara langsung maupun virtual, guna membuat pewawancara TWK percaya.

"Saya pun menunjukan bukti print foto kegiatan Natal kepada dua orang yang mewancarai saya sebagai bukti," kata Yudi.

Adapun Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, sebanyak 75 pegawainya dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK).

Diketahui, Berdasarkan informasi yang dihimpun setidaknya ada 75 pegawai yang berpotensi tidak lolos. Terdapat beberapa nama besar di antara 75 pegawai itu, misalnya, Novel Baswedan, Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Giri Suprapdiono, kasatgas dari internal KPK, pengurus inti wadah pegawai, dan puluhan pegawai KPK yang berintegritas.

"Pegawai yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebanyak 75 orang," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers, Rabu (5/5/2021).

Ghufron mengatakan sebanyak 1.351 pegawai KPK mengikuti tes tersebut. Sebanyak 1.274 lainnya dinyatakan memenuhi syarat dan dua lainnya tidak hadir.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK bkn ASN
Editor : Fitri Sartina Dewi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top