Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

3 Kritik Partai Demokrat untuk Pemerintahan Jokowi

Kebebasan sipil di Indonesia semakin menurun. Banyak yang merasa takut, dibungkam untuk bersuara, apalagi jika dianggap berbeda dari apa yang disampaikan oleh pemerintah.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 06 Mei 2021  |  05:10 WIB
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berjalan saat akan memberikan keterangan pers di kantor DPP Partai Demokrat , Jakarta, Senin (1/2/2021). AHY menyampaikan adanya upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, di mana gerakan itu melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkaran kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo. ANTARA FOTO - Muhammad Adimaja
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berjalan saat akan memberikan keterangan pers di kantor DPP Partai Demokrat , Jakarta, Senin (1/2/2021). AHY menyampaikan adanya upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, di mana gerakan itu melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkaran kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo. ANTARA FOTO - Muhammad Adimaja

Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat mengatakan, bahwa pemerintah masih punya banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan meskipun hasil survei Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kompas menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah mencapai 69 persen.

“Peningkatan kepuasan publik atas kinerja pemerintah secara umum mencapai 69 persen pada April 2021, sebelumnya 66,3 persen pada Januari 2021. Namun, itu diharapkan tidak membuat pemerintah berpuas diri, karena banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah seperti yang berulang kali disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono,” kata Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra lewat pesan tertulisnya di Jakarta, Rabu (5/5/2021).

Balitbang Kompas pada Senin (3/5/2021) mengumumkan hasil survei salah satunya terkait kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah.

Survei itu berlangsung selama 13-26 April 2021 dan melibatkan 1.200 responden. Setidaknya ada tiga isu yang masih harus diperhatikan oleh pemerintah, yaitu terkait penanganan pandemi Covid-19, pemulihan ekonomi, dan turunnya kualitas demokrasi di dalam negeri.

“Kemunculan vaksin Covid-19 memang memberikan harapan baru, tetapi bukan berarti pandemi ini otomatis selesai dengan keberadaan vaksin. Apalagi, laju vaksinasi masih terbilang rendah,” kata Herzaky.

Dikatakan,  selebrasi dan euforia adanya vaksin Covid-19 harus diikuti dengan konsistensi penerapan protokol kesehatan, peningkatan tes Covid-19 per satu juta populasi, dan penguatan daya dukung pelayanan kesehatan.

“Janganlah kita terjebak dengan selebrasi-selebrasi dini, yang bisa membuat kita abai dengan hal paling esensi dalam menghadapi Covid-19, yaitu menumbuhkan kesadaran terkait pentingnya protokol kesehatan dan melaksanakan itu secara konsisten,” kata dia menerangkan.

Dia mengingatkan lonjakan kasus Covid-19 di India harus jadi pelajaran berharga bagi pemerintah dan masyarakat di tanah air.

“Pascavaksinasi yang berlangsung begitu cepat di India, kasus Covid-19 justru meledak dalam minggu-minggu terakhir ini,” ujarnya menambahkan.

Sementara itu, terkait pemulihan ekonomi, Partai Demokrat menyoroti pertumbuhan konsumsi domestik yang masih negatif.

“Konsumsi domestik merupakan kontributor terbesar bagi pertumbuhan ekonomi, sedangkan defisit anggaran pemerintah begitu besar yang diprediksi mencapai 1.006 triliun, dan utang per Maret 2021 mencapai Rp6.445,07 triliun,” sebut Herzaky.

Terakhir, pemerintah masih harus memperbaiki kualitas demokrasi mengingat laporan The Economist Intelligence Unit yang terbit pada tahun ini menunjukkan indeks Demokrasi Indonesia pada 2020 mencapai tingkat terendah selama 14 tahun terakhir.

“Kebebasan sipil di Indonesia semakin menurun. Banyak yang merasa takut, dibungkam untuk bersuara, apalagi jika dianggap berbeda dari apa yang disampaikan oleh pemerintah. Ruang untuk perbedaan pendapat semakin menyempit,” kata Herzaky.

Laporan Indeks Demokrasi 2020 The Economist Intelligence Unit menunjukkan Indonesia menempati peringkat ke 64 dengan skor 6.3, turun dari 6.48 pada periode sebelumnya.

Di samping laporan itu, Herzaky juga mengutip hasil survei Indikator Politik Indonesia, diumumkan Selasa (4/5/2021), yang menunjukkan 69,6 persen responden setuju publik makin takut menyampaikan pendapatnya di muka umum.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi partai demokrat pemerintah Covid-19

Sumber : Antara

Editor : Nancy Junita

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top