Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Selain Larangan Mudik, Ini Kunci Tekan Penularan Covid-19 Saat Libur Lebaran

Berbagai strategi disiapkan pemerintah untuk menekan penularan Covid-19 di daerah, terutama saat periode Lebaran 2021.
Ilustrasi - Polisi membawa poster saat kampanye larangan mudik di kawasan Terminal Madureso, Temanggung, Jateng, Rabu (21/4/2021)./Antara-Anis Efizudin
Ilustrasi - Polisi membawa poster saat kampanye larangan mudik di kawasan Terminal Madureso, Temanggung, Jateng, Rabu (21/4/2021)./Antara-Anis Efizudin

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah menyebutkan telah menyiapkan strategi lain guna mengendalikan penularan Covid-19 selain mengeluarkan penambahan aturan Surat Edaran Ketua Satgas Penanganan Covid-19 No.13 Tahun 2021.

Sonny Harmadi, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Covid-19 menyatakan bahwa perpanjangan PPKM Mikro juga menjadi kunci pemerintah untuk menekan penularan di daerah.

Menurutnya, berangkat dari pengalaman empat kali libur panjang di 2020 lalu, Satgas Penanganan Covid-19 menganalisis perilaku masyarakat saat libur panjang.

Menurutnya, libur cenderung menciptakan peningkatan mobilitas. Kemudian biasanya peningkatan mobilitas diikuti penurunan kepatuhan protokol kesehatan masyarakat, dan akhirnya kasus Covid-19 juga turut melonjak.

"Tidak hanya diikuti oleh lonjakan kasus, tapi juga diikuti oleh lonjakan kematian,” ujarnya dalam Dialog Produktif bertema Mudik Ditiadakan, PPKM Dilanjutkan yang diselenggarakan KPCPEN, seperti dikutip Rabu (28/4).

Sonny menilai, sejak minggu ketiga Januari 2021 kinerja Satgas Covid-19 membaik, apalagi dengan pengetatan PPKM Mikro telah menurunkan kasus aktif dari 15,43 persen menjadi 6,12 persen.

“Penerapan PPKM Mikro hingga jilid 6 ini membuat kinerja kita membaik. Namun target WHO positivity rate harus di bawah 5 persen. Nantinya pada 4-17 Mei 2021 kita akan mendorong pemberlakuan PPKM Mikro tahap tujuh. Karena terbukti efektif mengendalikan kasus nasional dan kasus daerah” terangnya.

Pernyataan Sonny senada dengan yang terjadi di Sumatera Barat. Pengetatan protokoler Covid-19 di seluruh Kabupaten dan Kota Sumatera Barat berhasil menekan penularan Covid-19.

“Kini zona merah sudah tidak ada lagi di Sumatera Barat. Positivity rate kini 8,32 persen, dan skor kita sudah berada di risiko sedang secara nasional,” terang Mahyeldi Ansharullah, Gubernur Sumatera Barat.

Menurutnya kini pemerintah provinsi mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) seperti dinas perhubungan, Satpol PP, BNPB, untuk bersinergi di pos-pos perbatasan wilayah Sumatera Barat.

Mahyeldi menilai hal tersebut berkat dukungan dan kepedulian masyarakat Sumatera Barat yang lebih peduli dan membantu pemerintah daerahnya.

Sumatera Barat sudah melaksanakan PPKM Mikro lebih awal, seperti di Kota Padang yang sudah mengerahkan kongsi Covid-19 di tingkat RT/RW, sehingga penanggulangan kasus Covid-19 bisa ditangani di lingkungan RT/RW.

Sementara itu, meskipun Indonesia sudah memulai program vaksinasi nasional, masyarakat perlu belajar dari kasus lonjakan Covid -19 di India.

India sebetulnya sudah menurunkan kasus Covid-19 dengan baik dengan tingkat vaksinasi 3 juta orang per hari, namun melonggarkan berbagai acara pertemuan dan keagamaan dengan peniadaan protokol kesehatan membuat program vaksinasi mereka jadi kurang efektif.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper