Bisnis.com, JAKARTA - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean diharapkan mampu menghasilkan solusi konkret dalam menciptakan kedamaian di Myanmar, yang sampai saat ini masih bergejolak.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPR M. Azis Syamsuddin. Seperti diketahui, KTT Asean itu akan digelar di Jakarta, besok, Sabtu (26/4/2021), dan akan dipimpin Raja Brunei Darusallam Sultan Hassanal Bolkiah selaku Ketua Asean.
“KTT ini harus dapat mencari solusi positif untuk memulihkan demokrasi dan menciptakan suasana damai dan kondusif di Myanmar," kata Azis, seperti dilansir laman resmi DPR, Kamis (22/4/2021).
Politisi Partai Golkar itu menjelaskan bahwa KTT Asean di Jakarta akan dihadiri pemimpin negara-negara Asia Tenggara khusus untuk membahas perkembangan di Myanmar. Pemimpin junta militer Myanmar, Min Aung Hlaing dipastikan ikut menghadiri pertemuan tingkat tinggi Asean ini.
Dia berharap dalam ajang itu dialog antara pimpinan junta militer Myanmar dengan pemimpin negara Asean, sehingga negara di Asean dapat mengetahui secara jelas mengenai apa yang sebenarnya terjadi di Myanmar saat ini.
“Kehadiran Junta militer menjadi sebuah titik awal negara di Asean dapat menggali dan meminta informasi mengenai kondisi terkini di Myanmar, semoga pelaksanaan KTT Asean di Jakarta dapat berjalan sukses dan lancar, mengutamakan protokol kesehatan dan mewujudkan harapan seluruh dunia yaitu terciptanya perdamaian," ujarnya.
Baca Juga
Berdasarkan catatan Bisnis, penolakan terhadap rencana kehadiran pemimpin junta Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing juga ramai disuarakan sejumlah pihak.
Human Rights Watch bahkan mendesak Asean untuk segera menarik undangannya kepada Jenderal Jenderal Min Aung Hlaing, untuk menghadiri KTT.
Pertemuan darurat yang dijadwalkan dihelat di Jakarta tersebut diagendakan untuk membahas krisis di Myanmar. Dikutip dari laman resminya, Rabu (21/4/2021), Human Rights Watch menilai undangan kepada Min Aung Hlaing oleh Asean memberikan legitimasi yang tidak beralasan kepada dewan administrasi negara junta atas pemerintah Myanmar yang dipilih secara demokratis.
Seperti diketahui, junta militer yang dipimpin Jenderal Min Aung Hlaing melakukan kudeta terhadap pemerintahan sah pada 1 Februari 2021.
Sebelum dan sejak kudeta, Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Eropa telah memberlakukan sanksi keuangan dan perjalanan kepada Min Aung Hlaing karena keterlibatannya dalam pelanggaran berat hak asasi manusia sebagai panglima militer.
