Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Insentif Kartu Prakerja Rp107 Miliar Telah Disalurkan ke Jakarta

Insentif Kartu Prakerja dapat mendongkrak perekonomian DKI Jakarta pada tahun 2021.
Nyoman Ary Wahyudi
Nyoman Ary Wahyudi - Bisnis.com 15 April 2021  |  13:41 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto / Youtube Sekretariat Presiden
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto / Youtube Sekretariat Presiden

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah menyalurkan dana insentif Kartu Prakerja sebanyak Rp107 miliar kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian atau Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memaparka ntotal penerima insentif Kartu Prakerja di Ibu Kota sebanyak 285 ribu orang. Dia berharap insentif itu dapat mendongkrak perekonomian DKI Jakarta pada tahun 2021.

“Di DKI Jakarta, terdapat 285 ribu orang penerima Kartu Prakerja yang tersebar di lima provinsi dan satu kabupaten, yang paling banyak memang di wilayah Jakarta Timur sekitar 82 ribu orang,” kata Airlangga dalam Musrenbang DKI secara daring, Rabu (14/4/2021).

Berdasarkan catatan Kemenko Perekonomian, total penerima kumulatif insentif Kartu Prakerja sebanyak 8,2 juta orang hingga gelombang ke-16. Dari angka penerima itu, total Rp13,9 triliun insentif telah disalurkan pada tahun 2020 dan Rp786 miliar pada awal tahun 2021.

Menanggapi data tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku bakal berfokus untuk menunaikan sejumlah program pemulihan ekonomi di Ibu Kota menjelang masa akhir jabatannya tahun depan.

“Kemudian kita juga harus mengendepankan program-program untuk recovery ekonomi, bukan untuk memfasilitasi industri besar, menengah, tetapi juga harus memberikan secara khusus perhatian pelaku mikro yang jumlahnya amat besar di Jakarta,” kata Anies, Rabu (14/4/2021).

Menurut Anies, Musrenbang kali ini berfokus pada rencana esekusi sejumlah program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 yang belum rampung.

“Musrenbang ini membahas untuk 2022 yang juga merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD karena itu harap dipastikan semua program, kegiatan di dalam RPJMD bisa tertunaikan di tahun ini,” kata dia.

Dalam kesempatan itu, Anies memastikan, pihaknya bakal memberikan relaksasi regulasi usaha untuk mendorong sektor swasta bergerak lebih cepat dalam momen pemulihan ekonomi tersebut.

“Karena cepatnya sektor swasta bergerak akan sangat berdampak pada penyerapan tenaga kerja, dalam pajak pendapatan daerah, itu semua memiliki implikasi yang langsung di dalam recovery kita,” kata dia.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dki jakarta airlangga hartarto kartu prakerja KPC PEN
Editor : Edi Suwiknyo

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top