Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Yasonna Laoly Dorong Integrasi Hukum di Kawasan Asean, Ini Alasannya

Integrasi perangkat hukum ini akan jadi kunci bagi Asean untuk lebih punya suara di komunitas internasional dan kunci kebangkitan dari pandemi Covid-19. 
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 14 April 2021  |  12:15 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyampaikan Refleksi Akhir Tahun Kemenkumham 2018, di  Jakarta, Kamis (27/12/2018). - ANTARA/Galih Pradipta
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyampaikan Refleksi Akhir Tahun Kemenkumham 2018, di Jakarta, Kamis (27/12/2018). - ANTARA/Galih Pradipta
Bisnis.com, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mendorong penguatan integrasi hukum negara-negara anggota Asean. 
Menurut Yasonna, integrasi perangkat hukum ini akan jadi kunci bagi Asean untuk lebih punya suara di komunitas internasional dan kunci kebangkitan dari pandemi Covid-19
"Kesepuluh negara anggota yang bertindak sebagai satu Asean akan memiliki suara yang lebih kuat di komunitas internasional. Agar integrasi ini lebih stabil, kredibel, dan efektif, tentu dibutuhkan dasar hukum yang lebih mengikat," ucap Yasonna, Rabu (14/4/2021).
Integrasi hukum ASEAN, menurut Yasonna, berarti bahwa negara-negara anggotanya perlu mengharmonisasi hukum dan peraturan domestik masing-masing. Hal ini yang akan memperkuat sistem hukum nasional negara-negara anggota serta supremasi hukum di kawasan Asean secara keseluruhan.
Yasonna menyadari bahwa integrasi perangkat hukum negara-negara anggota Asean memiliki tantangan tersendiri akibat perbedaan sistem serta praktik hukum masing-masing negara anggota Asean dalam mengadopsi hukum internasional.
Hanya, dia juga menyampaikan bahwa kerjasama hukum antar-negara Asean yang sudah dimulai sejak penandatanganan Perjanjian Perdagangan Bebas (AFTA/Asean Free Trade Agreement) pada 1992 menunjukkan harmonisasi itu bukan hal yang tak mungkin dilakukan. 
"Sejak penandatanganan CEPT/AFTA (Common Effective Preferential Tariff/Asean Free Trade Agreement) pada 1992, negara-negara anggota ASEAN juga sudah bekerjasama dalam memerangi kejahatan trans-nasional, pencucian uang, perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, serta perompakan," ucap Yasonna. 
"Secara bilateral, negara-negara anggota Asean juga menyepakati perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik (MLA/Mutual Legal Assistance) dan Ekstradisi," tegasnya.
Indonesia misalnya, telah menyepakati MLA dengan Vietnam dan perjanjian ekstradisi bersama Malaysia, Filipina, Thailand, serta Vietnam. Indonesia juga berpartisipasi aktif dalam Konferensi Asean tentang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana yang merupakan forum untuk memerangi kejahatan transnasional terorganisir di kawasan Asia Tenggara.
Yasonna juga menyampaikan bahwa kerjasama tersebut harus diperkuat dalam menghadapi pandemi Covid-19. Sebagai cara untuk mengatasi tantangan global yang muncul akibat pandemi Covid-19, pemimpin negara-negara ASEAN telah menyatukan komitmen untuk memperkokoh kerjasama di sektor darurat kesehatan publik dan rencana pemulihan pasca-pandemi sebagaimana disampaikan dalam ASEAN Summit ke-36 yang berlangsung melalui tele konferensi pada Juni 2020. 
"Upaya ini membutuhkan kolaborasi di antara pelaku industri, swasta, dan stakeholder lainnya. Menangani krisis Covid-19 secara efektif membutuhkan respons yang didasarkan pada sikap inklusif dan memastikan bahwa tak ada satupun di antara kita yang diabaikan," kata Yasonna. 

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

menkumham yasonna laoly Covid-19
Editor : Edi Suwiknyo

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top