Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Kasus Dugaan Gratifikasi Anak Usaha INDY ke Pejabat ESDM Mandek, KPK Digugat

Penghentian penyidikan dugaan suap antara PT Kideco Jaya Agung dengan dua pejabat di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) digugat di pengadilan.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 13 April 2021  |  08:58 WIB
Ilustrasi
Ilustrasi

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendapat gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 

Kali ini, gugatan dilayangkan oleh pihak yang mengatasnamakan sebagai Perkumpulan Masyarakat Peduli Hukum (PMPH).

Gugatan praperadilan dengan nomor40/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL diajukan pada Rabu (7/4/2021). Pihak PMPH mempersoalkan penghentian penyidikan dugaan suap antara PT Kideco Jaya Agung dengan dua pejabat di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) oleh KPK.

PT Kideco Jaya Agung adalah anak usaha dari PT Indika Energy Tbk (INDY). Total kepemilikan saham INDY di Kideco Jaya Agung mencapai 91 persen.

Adapun dalam petitum gugatannya PMPH meminta majelis hakim memutuskan sejumlah pokok gugatan. Pertama, menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Kedua, menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan memutus permohonan pemeriksaan prapradilan.

Ketiga, menyatakan para pemohon sah dan berdasar hukum sebagai pihak ketiga dan pelapor (principal) yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan praperadilan.

Keempat, menyatakan secara hukum KPK telah memghentikan penyidikan secara materiil secara tidak sah terhadap dugaan tindak pidana gratifikasi atau suap antara PT Kideco Jaya Agung dengan dua pejabat Kementerian ESDM.

Kelima, memerintahkan KPK untuk melanjutkan penyidikannya berdasar hukum acara pidana dan sekaligus menetapkan tersangka pada pihak terkait untuk melimpahkan berkas perkaranya ke pengadilan untuk diperiksa oleh pengadilan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK indy praperadilan Hak Angket KPK
Editor : Edi Suwiknyo

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top