Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Kesehatan menyatakan belakangan ini banyak beredar kabar bohong, misinformasi atau hoaks tentang Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi (KIPI).
Hal tersebut dikhawatirkan menghambat program vaksinasi Covid-19 atau bahkan sampai menghilangkan hak orang untuk mendapatkan perlindungan.
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes Widyawati mengatakan, saat vaksinasi sudah mulai dilaksanakan, mulai banyak hoaks tentang vaksinasi dan KIPI.
Berdasarkan data Kominfo untuk hoaks tentang vaksin, sampai 6 April ada 154 temuan dan 1.020 sebaran di berbagai media sosial.
Widyawati menyebut di media sosial Facebook ada 903 sebaran dan semua sudah dilakukan take down, di Instagram ada 9 sebaran, Twitter 52 sebaran, Youtube 41 sebaran, Tik Tok 15 sebaran.
“Banyak yang bilang karena disuntik vaksin Covid-19 dia kena apa, dihubungkan dengan Covid-19. Hoaks itu akan kita terima dan kerja sama dengan unit-unit terkait dan kita olah bersama, apakah ini betul atau tidak,” kata Widyawati dalam dialog melawan hoaks dan minsinformasi Covid-19, Rabu (7/4/2021).
Di samping itu, Communication for Development Specialist UNICEF Rizky Ika Syafitri berharap media sebagai penyebar informasi yang kredibel juga menunggu hasil penelitian lebih lanjut jika ada kabar-kabar kegagalan obat atau vaksin.
“Karena dulu 2017/2018 Kemenkes pernah melakukan kampanye vaksin campak rubela, dan salah satu alasan targetnya tidak tercapai karena banyak hoaks yang beredar. Ada media yang memberitakan anak lumpuh pasca-imunisasi. Bayangkan berita itu muncul, masyarakat khawatir membawa anak imunisasi,” kata Rizky.
Padahal saat itu, imbuh Rizky, Komda KIPI sebagai yang menangani kejadian pascaimunisasi belum selesai melakukan penelitian, dan ditemukan bahwa ternyata kejadian tersebut tak ada hubungannya dengan vaksin yang diberikan.
“Masalahnya hoaks itu kalau menyebar 24 jam saja bisa menembus sampai 10 tingkatan. Tapi kalau klarifikasinya, dalam waktu yang sama tidak akan bisa mencapai level itu. Hoaks ini tidak bisa ditangani business as usual. Ini dampaknya nyawa, orang kehilangan hak diimunisasi, kita bisa mengalami wabah, tidak mencapai herd immunity karena hoaks,” jelas Rizky.
Menanggapi hal itu, Widyawati membenarkan bahwa isu kesehatan perlu ahli untuk klarifikasi, melakukan penelusuran, dan butuh data lengkap.
“Kalau memang sudah terkumpul semua dan sudah betul kita lakukan press conference, kita undang media, kita luruskan berita-berita yang tidak betul. Jangan sampai terjadi seperti sebelumnya,” imbuh Widyawati.
