Bisnis.com, JAKARTA - Pengurus Pusat Muhammadiyah membantah organisasi tersebut terkait dengan registrasi vaksinasi Covid-19 berdasarkan status agama.
Pernyataan ini dikeluarkan PP Muhammadiyah menyusul beredarnya cuplikan video berisi pernyataan seseorang di hadapan massa dalam salah satu agenda vaksinasi pada 30 Maret di Istora Senayan, Jakarta.
Lelaki tersebut menyebut nama Muhammadiyah sembari menerangkan bahwa calon peserta dengan KTP non-Islam yang sudah registrasi online tidak bisa diregistrasi dalam pelayanan vaksinasi tersebut.
Ketua Divisi Komunikasi Informasi Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Budi Santoso menegaskan bahwa isi video tersebut sama sekali tidak benar.
Kegiatan vaksinasi saat itu sepenuhnya diselenggarakan pihak Kementerian BUMN, sedangkan Muhammadiyah sebatas sebagai mitra layanan vaksinasi. Personel yang menjadi pemandu dalam kegiatan tersebut juga bukan dari Muhammadiyah.
Budi Santoso menyampaikan dalam kegiatan itu MCCC diberi mandat untuk mengorganisir warga Muhammadiyah di DKI untuk dilakukan vaksinasi.
“Pernyataan dalam video itu berasal dari panitia, sama sekali bukan dari MCCC Muhammadiyah. Sekali lagi, yang mengumumkan dan menyatakan tidak akan meregistrasi dan melayani peserta ber-KTP non-Muslim, bukanlah dari tim Muhammadiyah,” tegasnya.
Budi menegaskan bahwa Muhammadiyah konsisten dalam mengemban misi kemanusiaan secara inklusif untuk semua. Termasuk dalam melaksanakan program mengatasi Pandemi Covid-19 dan kegiatan vaksinasi murni untuk semua warga tanpa memandang suku, agama, ras, dan bahkan pilihan politik mana pun.
”Muhammadiyah terus aktif mengerahkan seluruh RS Muhammadiyah dan Aisyiyah se Indonesia untuk mensukseskan vaksinasi dan mengatasi pandemi Covid-19, serta terus berkomitmen hadir membantu masyarakat dari semua golongan tanpa diskriminasi,” tuturnya.
