Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengakui lahan yang dibeli Perumda Pembangunan Sarana Jaya di daerah Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur, salah satunya terkait program pembangunan rumah DP 0 rupiah.
“Kurang lebih yang dibeli Sarana Jaya itu untuk DP 0 persen, di antaranya ya,” kata Ariza di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (10/3/2021) malam.
Pengakuan Ariza itu bertolak belakang dengan pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebutkan pengadaan lahan itu untuk bank tanah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Ariza menerangkan pihaknya memberikan penugasan secara khusus kepada Perumda Pembangunan Sarana Jaya untuk mengadakan lahan yang bakal dibangun rumah DP 0 rupiah tersebut.
Hanya saja, Ariza mengatakan, dirinya dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak mengetahui secara rinci ihwal pembelian tanah yang diduga mengandung tindak pidana korupsi itu.
“Kami, pak gubernur, saya dan jajaran itu tidak masuk wilayah teknis ya, kami ini membuat kebijakan secara umum,” kata dia.
Baca Juga
Sebelumnya, KPK membeberkan seluk beluk kasus dugaan korupsi pengadaan tanah yang menyeret seorang pejabat di BUMD DKI Jakarta. Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menyebut bahwa pengadaan tanah di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur oleh BUMD DKI Jakarta yang menimbulkan dugaan korupsi untuk bank tanah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Sejauh ini pengadaan tanah tersebut untuk bank tanah Provinsi DKI Jakarta. Jadi, belum ada rencana peruntukannya," kata Ali, Selasa (9/3/2021).
Atas hal tersebut, kata Ali, KPK akan mengumpulkan bukti dan juga mengonfirmasi kepada saksi-saksi yang akan dipanggil dalam penyidikan.
"Untuk itu, kami akan terus lakukan pengumpulan bukti dan mengonfirmasi kepada pihak-pihak yang akan kami panggil dan periksa sebagai saksi," ucapnya.
Seperti diketahui, bahwa KPK sedang mengusut dugaan kasus korupsi terkait dengan pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta pada tahun 2019.
KPK belum dapat menyampaikan lebih detail kasus dan tersangka kasus tersebut sebagaimana kebijakan pimpinan KPK saat ini bahwa pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan para tersangka telah dilakukan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, KPK telah menetapkan empat tersangka dalam kasus tersebut, yaitu YC selaku Dirut PSJ, AR, dan TA.
KPK juga menetapkan korporasi, yaitu PT AP sebagai tersangka. Selain itu, KPK pada hari Senin (8/3) juga telah menggeledah tiga lokasi, yaitu Kantor PT AP di Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Gedung Sarana Jaya di Jakarta Pusat, dan rumah kediaman dari pihak-pihak yang terkait kasus tersebut.
