Bisnis.com, JAKARTA--Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meminta pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan serta Bulog berkolaborasi memacu produktifitas beras nasional dengan menaikan harga beli gabah petani.
"Sayangnya petani kita belum diapresiasi secara proporsional oleh negara. Padahal mereka adalah pahlawan bagi ketahanan dan kebutuhan pangan dalam negeri ", ungkap wakil ketua DPD Sultan Najamudin kepada wartawan, Kamis (11/3/2021).
Menurutnya, variabel harga sangat signifikan mempengaruhi produktifitas petani dalam meningkatkan produksi beras nasional. Menurutnya, para petani bersika rasional dan mereka justru akan mengurangi produksi jika hasil jerih payahnya tidak dihargai secara adil.
"Saya kira hal ini bisa dimulai dengan mengontrol angka importasi pangan terutama beras dan sebisa mungkin membantu petani menekan biaya produksi padi", ujarnya.
Kementerian Perdagangan, kata Sultan, tentu bertanggung jawab dalam menahan laju impor, sambil berkoordinasi dengan kementerian Pertanian yang seharusnya mampu memberikan solusi atas tingginya biaya produksi padi petani jika dibandingkan dengan negara- negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam.
"Kami sangat meyakini bahwa, jika pendapatan dan kesejahteraan petani sudah dipenuhi maka mereka akan mendedikasikan hal yang lebih kepada negara", tegas Sultan.
Lebih lanjut Sultan menerangkan bahwa, ketergantungan pada import sangat merugikan masa depan kedaulatan dan ketahanan pangan nasional.
Ketergantungan ini akan semakin terkendali jika sampai pada titik dimana petani kita kehilangan harapan dalam bertani dan hanya sedikit generasi muda yang bersedia mengabdikan dirinya di dunia pertanian.
"Pilihannya adalah apakah negara bersedia membayar mahal petaninya sendiri atau membayar mahal harga importasi kepada petani negara lain", katanya.
Sebelumnya Asosiasi petani dari Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional meminta pemerintah meninjau dan mengkaji ulang rencana impor beras.
Permintaan mereka sampaikan setelah pekan lalu pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengutarakan rencana mereka untuk mengimpor 1 juta-1,5 juta ton beras.
