Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Kritisi Impor Pangan, DPD Minta Pemerintah Perhatikan Nasib Petani

Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan serta Bulog harus berkolaborasi memacu produktifitas beras nasional dengan menaikan harga beli gabah petani.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 11 Maret 2021  |  21:38 WIB
Seorang petani tengah berada di sawah di Sungai Sariak, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatra Barat. Di kawasan pertanian padi ini banyak tumbuh pembangunan rumah baru yang dapat berdampak pada penyusutan luas lahan tanam padi. - Bisnis/Noli Hendra\r\n
Seorang petani tengah berada di sawah di Sungai Sariak, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatra Barat. Di kawasan pertanian padi ini banyak tumbuh pembangunan rumah baru yang dapat berdampak pada penyusutan luas lahan tanam padi. - Bisnis/Noli Hendra\\r\\n

Bisnis.com, JAKARTA--Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meminta pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan serta Bulog berkolaborasi memacu produktifitas beras nasional dengan menaikan harga beli gabah petani.

"Sayangnya petani kita belum diapresiasi secara proporsional oleh negara. Padahal mereka adalah pahlawan bagi ketahanan dan kebutuhan  pangan dalam negeri ", ungkap wakil ketua DPD  Sultan Najamudin kepada wartawan, Kamis (11/3/2021).

Menurutnya, variabel harga sangat signifikan mempengaruhi produktifitas petani dalam meningkatkan produksi beras nasional. Menurutnya, para petani bersika rasional dan mereka justru akan mengurangi produksi jika hasil jerih payahnya tidak dihargai secara adil.

"Saya kira hal ini bisa dimulai dengan mengontrol angka importasi pangan terutama beras dan sebisa mungkin membantu petani menekan biaya produksi padi", ujarnya. 

Kementerian Perdagangan, kata Sultan, tentu bertanggung jawab dalam menahan laju impor, sambil berkoordinasi dengan kementerian Pertanian yang seharusnya mampu memberikan solusi atas tingginya biaya produksi padi petani jika dibandingkan dengan negara- negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam.

"Kami sangat meyakini bahwa, jika pendapatan dan kesejahteraan petani sudah dipenuhi maka mereka akan mendedikasikan hal yang lebih kepada negara", tegas Sultan. 

Lebih lanjut Sultan menerangkan bahwa, ketergantungan pada import sangat merugikan masa depan kedaulatan dan ketahanan pangan nasional. 

Ketergantungan ini akan semakin terkendali jika sampai pada titik dimana petani kita kehilangan harapan dalam bertani dan hanya sedikit generasi muda yang bersedia mengabdikan dirinya di dunia pertanian.

"Pilihannya adalah apakah negara bersedia membayar mahal petaninya sendiri atau membayar mahal harga importasi kepada petani negara lain", katanya.

Sebelumnya Asosiasi petani dari Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional meminta pemerintah meninjau dan mengkaji ulang rencana impor beras.

Permintaan mereka sampaikan setelah pekan lalu pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengutarakan rencana mereka untuk mengimpor 1 juta-1,5 juta ton beras.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

petani dpd
Editor : Edi Suwiknyo

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top