Bisnis.com, JAKARTA - Kabinet Jepang mengesahkan kebijakan baru untuk rekonstruksi daerah-daerah di kawasan Tohoku, Jepang timur laut, yang terkena dampak gempa dan tsunami serta kecelakaan nuklir Fukushima Daiichi tahun 2011.
Melansir Perusahaan Penyiaran Jepang (Nippon Hoso Kyokai/NHK) pada Rabu (10/3/2021), Kabinet Jepang menyetujui rancangan itu pada Selasa (09/03/2021) menjelang tanggal 11 Maret 2021 yang menandai sepuluh tahun sejak gempa dan tsunami tersebut.
Kebijakan itu menyatakan, bahwa operasi Badan Rekonstruksi akan diperpanjang selama sepuluh tahun hingga 2031.
Kebijakan tersebut juga menetapkan masa lima tahun sejak April tahun ini sebagai fase kedua rekonstruksi dan revitalisasi. Badan itu memperkirakan biaya sekitar US$15 miliar bagi upaya tersebut.
Rancangan itu menyatakan bahwa pemerintah akan menyediakan bantuan di kawasan yang terkena dampak gempa dan tsunami seperti perawatan mental bagi orang-orang serta membentuk komunitas-komunitas lokal.
Untuk kawasan yang terkena dampak kecelakaan nuklir, kebijakan itu menyebutkan bahwa pemerintah akan mendorong kembalinya serta pindahnya mantan penduduk dan warga baru ke kawasan yang perintah evakuasinya telah dicabut.
Baca Juga
Rancangan juga mengupayakan untuk membentuk pusat-pusat riset dan pendidikan internasional di sana.
Sementara, untuk kawasan yang masih dibatasi izin masuknya, pemerintah berencana mempercepat pertimbangan kebijakan mendatang sambil memperhatikan masalah serta permintaan dari masyarakat setempat dengan saksama.
Kebijakan itu juga menyebut bahwa isu air di dalam tangki yang terkontaminasi tritium dan material radioaktif lainnya tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa diselesaikan.
Pemerintah Jepang akan memutuskan bagaimana mengatasi masalah tersebut pada waktu yang tepat.
