AS Sanksi Myanmar, Batasi Perdagangan Kementerian dan Militer

Bisnis.com, JAKARTA - Amerika Serikat telah mengambil langkah tegas untuk menghukum militer Myanmar yang melakukan kudeta 1 Februari 2021.

Dikutip dari Channel News Asia, Jumat (5/3/2021), AS telah memblokir kementerian pertahanan Myanmar dan kementerian dalam negeri serta konglomerat militer dari jenis perdagangan tertentu.

Washington juga menerapkan pembatasan ekspor kepada Myanmar dengan mengharuskan pemasok untuk mencari lisensi AS yang sulit diperoleh untuk mengirimkan barang-barang tertentu.

Tindakan itu diambil sebagai tanggapan atas tindakan keras militer Myanmar terhadap pengunjuk rasa damai yang menentang pengambilalihan yang menggulingkan pejabat terpilih termasuk pemimpin Aung San Suu Kyi, yang memenangkan pemilihan nasional pada November.

Polisi membubarkan demonstrasi dengan gas air mata dan tembakan di beberapa kota di seluruh negeri. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan bahwa sedikitnya 54 orang telah tewas sejak kudeta tersebut dan lebih dari 1.700 orang telah ditangkap, termasuk 29 wartawan.

Presiden Joe Biden bulan lalu memberlakukan sanksi terhadap Myanmar, bagi mereka yang bertanggung jawab atas penggulingan pemerintah yang dipimpin sipil negara Asia Tenggara itu, termasuk menteri pertahanan dan tiga perusahaan di sektor batu giok dan permata.

Amerika Serikat tidak akan mengizinkan militer Myanmar untuk terus mendapatkan keuntungan dari akses ke banyak barang, kata Departemen Perdagangan dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis. "Pemerintah AS akan terus meminta pertanggungjawaban pelaku kudeta atas tindakan mereka."

Departemen Perdagangan menambahkan bahwa pihaknya sedang meninjau tindakan potensial lebih lanjut. Kedua konglomerat yang diidentifikasi, Myanmar Economic Corporation dan Myanmar Economic Holdings Limited, termasuk di antara yang digunakan oleh militer untuk mengendalikan sebagian besar ekonomi Myanmar melalui perusahaan induk dan anak perusahaan mereka, dengan kepentingan mulai dari bir dan rokok hingga telekomunikasi, ban, pertambangan dan perumahan.

Adapun, pemerintah AS belum menggunakan alat sanksi terberatnya terhadap konglomerasi militer Myanmar, yang akan memblokir semua transaksi dengan orang AS dan pada dasarnya mengeluarkan perusahaan yang ditunjuk dari sistem perbankan AS.