Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah dunia perlu meningkatkan biaya emisi karbondioksida secara signifikan untuk mencegah pemanasan global.
Dilansir Bloomberg, Kamis (4/3/2021), menurut konsultan energi Wood Mackenzie Ltd, untuk menghentikan kenaikan suhu global di atas 1,5 derajat Celcius dari tingkat pra-industri, harga karbon harus melonjak menjadi US$ 160 per ton pada 2030, naik dari rata-rata global US$ 22 pada akhir tahun lalu.
Dunia industri telah menghasilkan karbondioksida dan gas rumah kaca lainnya lebih cepat daripada yang dapat ditampung selama berabad-abad.
Untuk mengendalikan suhu di bawah 1,5 derajat Celcius, seperti yang dijanjikan oleh negara-negara dalam Perjanjian Paris, pemerintah telah mencoba untuk mengurangi emisi melalui apa yang dikenal sebagai penetapan harga karbon, pendekatan yang mengenakan pajak atas karbondioksida yang dikeluarkan atau menciptakan pasar untuk memperdagangkan izin mencemari lingkungan.
Harga izin karbon baru-baru ini naik ke rekor tertinggi di Eropa di tengah pembelian spekulatif dan upaya pembuat kebijakan untuk menurunkan emisi, tetapi negara-negara Asia tertinggal.
Jepang sedang mempertimbangkan untuk merevisi pajak karbonnya, yang merupakan salah satu yang terendah di dunia. Di China, perdagangan karbon online akan dimulai pada akhir Juni.
Baca Juga
WoodMac dalam laporannya mengatakan pemerintah memerlukan kebijakan karbon untuk mendorong industri mengadopsi opsi energi yang lebih ramah lingkungan, seperti hidrogen. Itu dapat dicapai melalui harga karbon, insentif langsung atau kebijakan pajak.
Harga CO2 yang lebih tinggi dapat mendorong perusahaan untuk mengurangi keluaran mereka melalui penangkapan karbon, yang kemudian dapat didaur ulang menjadi produk baru, yang berpotensi menjadi industri triliun dolar.
“Mencapai 1,5 derajat tidak mungkin dilakukan tanpa menangkap, menyimpan, dan menggunakan volume CO2 yang besar,” kata analis WoodMac Tom Heggarty. Dia melanjutkan, ada peluang untuk mengkomersialkan dan menggunakan karbon yang ditampung.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
