Bisnis.com, JAKARTA -- Ada kejadian menarik, usai Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan sikap terkait suap di Ditjen Pajak, nama Angin Prayitno Aji tiba-tiba hilang atau dihapus dari daftar pejabat di Ditjen Pajak.
Padahal pada Rabu pagi harinya, sosok Angin masih terpampang sebagai salah satu Direktur di Ditjen Pajak. Dia masih tercatat sebagai Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Ditjen Pajak.
Belum diketahui pasti alasan penghapusan nama Angin. Namun demikian, bisa dipastikan bahwa dirinya adalah salah satu pejabat pajak yang ikut terseret dalam pusaran suap pengurusan perkara pajak.
Angin Prayitno Aji, sebenarnya punya karir cukup moncer. Dia pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jawa Barat, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, hingga jabatan yang terakhir adalah Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Ditjen Pajak.
Belakangan tersiar kabar kalau nama Angin sudah tidak lagi tercatat sebagai pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sejak Senin kemarin. Angin juga diduga telah ditetapkan sebagai tersangka sejak Februari 2021.
Ihwal penetapan tersangka itu, baik KPK maupun Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum memberikan jawaban. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, Sumiyati, saat dihubungi Bisnis, menyatakan bahwa pihaknya menyerahkan kasus itu ke penyidik lembaga antikorupsi.
Baca Juga
"Kita tunggu berita resmi dari KPK," kata Sumiyati saat dihubungi Bisnis, Rabu (3/3/2021) kemarin.
Meski tak banyak yang bicara, kuat dugaan praktik suap menyuap tersebut juga melibatkan pejabat lainnya di lingkungan Ditjen Pajak. Informasi yang dihimpun Bisnis menyebut nama seorang Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) berserta pegawai Ditjen Pajak serta seorang konsultan pajak.
Adapun penyuapan dilakukan oleh sejumlah Wajib Pajak (WP) terkait pemeriksaan pajak untuk tahun pajak tahun 2016. Suap itu diperkirakan mencapai puluhan miliar, bahkan satu wajib pajak diduga menyerahkan duit hingga Rp30 miliar.
Uang pajak itu diberikan untuk mengurangi kewajiban pajak terutang yang seharusnya masuk ke kas negara.
Menurut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, jika dihitung menggunakan skema normal, seharusnya denda yang dikenakan kepada wajib pajak bisa mencapai 200 persen.
Namun demikian, KPK juga belum menjelaskan detil perkara rasuah yang menjerat sejumlah pejabat di Ditjen Pajak. Sama seperti jawaban dari pejabat Kemenkeu, KPK meminta publik menunggu berita resmi dan penahanan para tersangka.
