Bisnis.com, JAKARTA - Perdana Menteri Jepang Suga Yoshihide bersama para menteri yang terlibat dalam respons pemerintah terhadap virus korona diperkirakan akan mempertimbangkan untuk mencabut status keadaan darurat di lima provinsi.
Kelima provinsi tersebut adalah Osaka, Kyoto, Hyogo, Aichi, dan Gifu.
Tokyo dan sembilan provinsi lainnya tengah berada dalam status keadaan darurat yang diberlakukan hingga 7 Maret 2021
Melansir Perusahaan Penyiaran Jepang (Nippon Hoso Kyokai/NHK) pada Rabu (24/2/2021), gubernur-gubernur Osaka, Hyogo, dan Kyoto pada Selasa (23/02/2021) meminta pemerintah pusat untuk mengakhiri status keadaan darurat lebih awal di provinsi mereka. Jumlah penularan baru dan pasien yang dirawat di rumah sakit telah turun di tiga provinsi di Jepang barat tersebut.
Gubernur Provinsi Aichi memulai diskusi dengan para pejabat dari provinsi tetangganya, Gifu, guna melihat apakah memungkinkan untuk mencabut status keadaan darurat sebelum akhir bulan ini.
Suga diperkirakan akan bertemu dengan Menteri Revitalisasi Ekonomi Nishimura Yasutoshi serta Menteri Kesehatan Tamura Norihisa pada Rabu (24/02/2021) untuk membahas apakah status keadaan darurat bisa dicabut di lima provinsi tersebut.
Baca Juga
Pemerintah pusat akan terus menganalisis status sistem layanan medis di 10 provinsi, bahkan setelah keadaan darurat berakhir, guna berjaga jika terjadi lonjakan penyebaran virus. Pemerintah tengah mempertimbangkan pelonggaran langkah-langkah secara bertahap.
Otoritas kesehatan melaporkan penurunan jumlah kasus baru, tetapi pemerintah menilai kewaspadaan yang dilanjutkan tetap diperlukan karena layanan medis masih sangat terbebani.
Pemerintah telah memperbarui seruannya bagi masyarakat agar tidak pergi ke luar rumah demi alasan nonesensial dan bekerja sama dengan upaya guna meningkatkan kerja dari rumah.
Pemerintah pusat juga telah meminta pemerintah-pemerintah kota menjelang musim kelulusan untuk mendesak sekolah agar menerapkan langkah melawan virus korona pada upacara-upacara. Pemerintah pusat juga merekomendasikan masyarakat agar tidak mengadakan perayaan apapun.
