Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Jepang kemungkinan besar akan tetap mempertahankan status keadaan darurat di negara tersebut di tengah desakan pencabutan di beberapa wilayah.
Menteri Revitalisasi Ekonomi Nishimura Yasutoshi mengisyaratkan bahwa pemerintah akan mempertahankan keadaan darurat guna menangani wabah virus Corona untuk sementara ini, dengan alasan sistem medis yang kewalahan.
Mengutip NHK, Sabtu (13/2/2021), Nishimura mengatakan perlu untuk mempertahankan keadaan darurat yang tengah berlaku di Tokyo, Osaka, dan delapan provinsi lain yang paling terdampak sejak awal Januari.
Hal tersebut dia sampaikan saat berbicara dalam pertemuan dewan penasihat pada Jumat (12/02/2021)
Pertemuan itu dilakukan khusus untuk membahas rencana revisi pedoman dasar antivirus corona pemerintah sejalan dengan revisi undang-undang untuk langkah khusus penanggulangan virus Corona.
Nishimura, yang bertanggung jawab atas respons Covid-19, mengatakan meskipun jumlah penularan baru cenderung berkurang, rumah sakit dan sistem layanan medis masih dalam tekanan.
Baca Juga
Dia memperingatkan akan penularan klaster yang terjadi khususnya di fasilitas perawatan lansia dan jumlah penularan tidak berkurang di golongan lansia.
Nishimura berjanji untuk terus memantau dengan saksama situasi dengan berbagi data dengan otoritas provinsi seperti status penularan, ketersediaan ranjang rumah sakit, dan pergerakan masyarakat.
Setelah pertemuan itu, ketua panel Omi Shigeru mengatakan pencabutan keadaan darurat harus dipertimbangkan secara komprehensif mengingat situasi penularan.
Dia juga mengatakan pembahasan berpusat pada munculnya virus yang bermutasi. Omi menekankan perlunya mengambil respons yang kuat dalam penyelidikan epidemiologi.
