Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jepang Pertimbangkan Cabut Status Keadaan Darurat Virus Corona

Pemerintah Jepang akan meninjau status keadaan daruratnya sebelum keadaan darurat berakhir tanggal 7 Maret 2021.
Turis mengenakan masker berkumpul di depan kuil Sensoji di distrik Asakusa, Tokyo. Pemerintah Jepang sedang meninjau kembali status darurat, sebelum mencabut status darurat tersebut/Bloomberg/Akio Kon
Turis mengenakan masker berkumpul di depan kuil Sensoji di distrik Asakusa, Tokyo. Pemerintah Jepang sedang meninjau kembali status darurat, sebelum mencabut status darurat tersebut/Bloomberg/Akio Kon

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Jepang berencana untuk mencabut status keadaan darurat virus corona (Covid-19) di beberapa daerah yang dinilai sudah aman.

Melansir Perusahaan Penyiaran Jepang (Nippon Hoso Kyokai/NHK) pada Senin (8/2/2021), Pemerintah Jepang akan meninjau apakah ada daerah yang dapat dicabut status keadaan daruratnya sebelum keadaan darurat berakhir tanggal 7 Maret 2021.

Dengan mulai diberlakukannya Undang-Undang Khusus Penanganan Virus Corona pada Sabtu (6/02/2021), Pemerintah Jepang bersiap untuk berkonsultasi dengan para pakar mengenai bagaimana mencerminkan revisi tersebut dalam pedoman untuk mengurangi risiko penularan. Pertemuan tersebut diperkirakan akan dilakukan sekitar hari Jumat (12/2/2021) mendatang.

Undang-undang yang direvisi itu mengizinkan langkah-langkah pengurangan risiko penularan, meskipun tanpa diberlakukannya keadaan darurat. Dengan menurunnya jumlah kasus baru di sejumlah daerah, pemerintah berharap untuk melihat jika ada provinsi yang keadaan daruratnya dapat dicabut.

Seperti diketahui, keadaan darurat diperpanjang hingga 7 Maret di 10 provinsi, termasuk Tokyo. Status tersebut diterapkan selama empat pekan dan awalnya dijadwalkan berakhir Minggu (7/02/2021).

Gubernur Osaka Yoshimura Hirofumi mengindikasikan bahwa jika permintaan dibuat kepada pemerintah pusat untuk mengakhiri keadaan darurat, ia juga akan meminta pelonggaran langkah-langkah secara bertahap.

Banyak gubernur dalam pertemuan Asosiasi Gubernur Nasional pada Sabtu ingin pemerintah pusat menetapkan kriteria untuk memberlakukan langkah-langkah bertahap tersebut.

Pemerintah pusat akan terus menganalisis status sistem layanan medis di 10 provinsi, bahkan setelah keadaan darurat berakhir, guna berjaga jika terjadi lonjakan penyebaran virus. Pemerintah tengah mempertimbangkan pelonggaran langkah-langkah secara bertahap.

Otoritas kesehatan melaporkan penurunan jumlah kasus baru, tetapi pemerintah menilai kewaspadaan yang dilanjutkan tetap diperlukan karena layanan medis masih sangat terbebani.

Pemerintah telah memperbarui seruannya bagi masyarakat agar tidak pergi ke luar rumah demi alasan nonesensial dan bekerja sama dengan upaya guna meningkatkan kerja dari rumah.

Pemerintah pusat juga telah meminta pemerintah-pemerintah kota menjelang musim kelulusan untuk mendesak sekolah agar menerapkan langkah melawan virus korona pada upacara-upacara. Pemerintah pusat juga merekomendasikan masyarakat agar tidak mengadakan perayaan apapun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Rezha Hadyan
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper