Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Tommy Soehato Menang, Menkumham Diminta Cabut SK Partai Berkarya Muchdi PR

Konflik di internal Partai Berkarya tampaknya belum akan selesai menyusul keputusan PTUN yang mengabulkan gugatan Tommy Sorharto. Gugatan itu sebelumnya ditujukan ke Muchdi PR dan Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) Yasonna Laoly.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 18 Februari 2021  |  07:32 WIB
Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto kembali fokus mengembangkan Goro, yaitu bisnis di sektor retail untuk turut mendorong sektor UKM nasional berkembang. - Bisnis/Istimewa
Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto kembali fokus mengembangkan Goro, yaitu bisnis di sektor retail untuk turut mendorong sektor UKM nasional berkembang. - Bisnis/Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA -- Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto berhasil memenangkan gugatan atas kepengurusan Partai Berkarya dari tangan Muchdi Purwoprandjono alias Muchdi PR.

Dalam putusan atas gugatan Nomor 182/G/2020/PTUN.JKT, Hakim PTUN yang diketuai Umar Dani memutuskan untuk mengabulkan gugatan putra bungsu mendiang Presiden Suharto yang ditujukan ke Muchdi PR dan Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) Yasonna Laoly.

Adapun dalam amar putusannya Hakim Umar Dani menetapkan sejumah pokok putusan. Pertama, dalam hal eksepsi, hakim menolak eksepsi dari pihak Menkumham maupun Partai Berkarya versi Muchdi PR.

Kedua, mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan oleh Tommy Soeharto dan Priyo Budi Santoso. Ketiga, menyatakan batal dua putusan dari Menkumham Yasonna Laoly.

Dua keputusan itu yakni Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. HH-16.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Beringin Karya (Berkarya) tanggal 30 Juli 2020.

Kemudian, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. HH-17.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya) Periode 2020-2025 tanggal 30 Juli 2020.

Ketiga, mewajibkan Menkumham Yasonna untuk mencabut dua keputusan Menkumham terkait Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Berkarya tanggal 30 Juli 2020 dan Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya Periode 2020-2025 tanggal 30 Juli 2020.

Keempat, menghukum Menkumham dan Muchdi PR  intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp384.000.

Sebagaimana diketahui, konflik internal di Partao Berkarya bermula pada Juli 2020. Waktu itu, sempat digelar kegiatan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar Presidium Penyelamat Partai Berkarya atau P3B, namun tidak direstui oleh Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto.

Munaslub itu kemudian mengukuhkan Muchdi PR mantan Danjen Kopassus sebagai Ketua Umum Partai Berkarya dan Badaruddin Andi Picunang sebagai Sekjen Partai Berkarya. Tommy Soeharto pun tak tinggal diam dan beberapa kali mengajukan gugatan ke pengadilan.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

tommy soeharto yasonna laoly PTUN Partai Berkarya Muchdi Purwoprandjono_Muchdi PR
Editor : Edi Suwiknyo
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top