Bisnis.com, JAKARTA - Ribuan orang kembali turun ke jalan-jalan di Yangon, Rabu (17/2/2021), mengungkapkan kemarahan mereka atas kudeta militer yang terjadi.
Sebelumnya pihak militer Myanmar secara diam-diam mengadili pemimpin sipil Aung San Suu Kyi yang dikudeta.
Aksi demo pada hari ini dilakukan di tengah meningkatnya kekhawatiran akan kekerasan di negara Asia Tenggara yang bermasalah itu.
Para pengunjuk rasa ingin membantah klaim militer bahwa rakyat mendukung kudeta 1 Februari dengan merebut kekuasaan dari pemimpin sipil Aung San Suu Kyi dan partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).
Militer berdalih pengambilalihan kekuasaan dilakukan karena telah terjadi kecurangan pemilu pada November tahun lalu.
Banyak pemilik kendaraan menghentikan mobil mereka di jalan-jalan atau di persimpangan utama untuk menghambat laju kendaraan militer.
Baca Juga
Tom Andrews, pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak asasi manusia di Myanmar, sebelumnya mengatakan bahwa dia "takut" akan meningkatnya kekerasan.
Andrews menyatakan telah menerima laporan tentang pergerakan pasukan di seluruh negeri dan takut para pengunjuk rasa menghadapi bahaya nyata.
"Saya khawatir Rabu ini ada potensi kekerasan dalam skala yang lebih besar di Myanmar daripada yang kita saksikan sejak pengambilalihan pemerintah secara ilegal pada 1 Februari," kata Andrews dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Aljazeera.com, Rabu (17/2/2021).
Sedangkan lembaga swadaya masyarakat International Crisis Group menyatakan pendekatan pasukan keamanan bisa berubah menjadi lebih brutal dan cepat.
"Tentara dan kendaraan lapis baja mulai memperkuat garis polisi dan, jika para jenderal menjadi tidak sabar dengan status quo, dapat dengan mudah menjadi tindakan keras berdarah, seperti yang telah terjadi di masa lalu," ujar pernyataan lembaga itu.
Sementara, persidangan pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi dan Presiden Wyn Myint dilaporkan telah berlangsung sehari lebih cepat dari jadwal.
Persidangan Suu Kyi dan Wyn Myint dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan pengacara.
Pengacara semula mengatakan bahwa Suu Kyi dan Wyn Myint diagendakan hadir dalam persidangan Selasa 16 dan 17 Februari 2021.
Akan tetapi, persidangan disebut dilakukan sehari lebih cepat setelah rezim junta militer mengajukan dakwaan baru terhadap Suu Kyi.
Di luar gedung Pengadilan Naypyidaw, Hakim Nan Aye Mya Thiri mengatakan polisi telah memutuskan melangsungkan persidangan Suu Kyi dan Wyn Myint pada Selasa (16/2).
Pengacara Suu Kyi, Khin Maung Zaw mengatakan dia tiba di ruang sidang setelah video conference antara jaksa, hakim, dan Suu Kyi selesai.
Sejak Suu Kyi ditahan militer dalam kudeta pada 1 Februari lalu, Maung Zaw dilarang bertemu kliennya tersebut.
Menurut laporan New York Times, Maung Zaw mengatakan bahwa persidangan bisa berlangsung selama enam bulan hingga satu tahun.
Maung Zaw mengatakan Suu Kyi dan Win Myint akan melangsungkan sidang kedua mereka melalui video conference pada 1 Maret mendatang.
Setelah didakwa soal kepemilikan walkie talkie ilegal, Suu Kyi kembali menerima dakwaan baru terkait pelanggaran Undang-Undang Penanggulangan Bencana Alam.
Dalam dakwaan baru itu, Suu Kyi dituduh melanggar aturan pemerintah terkait pandemi virus Corona selama pemilu 2020.
