Bisnis.com, JAKARTA - Masyarakat diminta untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah sesuai fakta dan objektif agar dapat menjadi masukan vital bagi pembuat kebijakan publik.
"Kritik yang objektif, jujur, didukung data, justru menjadi masukan vital bagi perbaikan kebijakan publik," kata Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Hendrawan Supratikno, di Jakarta, Sabtu (13/2/2021).
Dia tidak menganjurkan pengkritik memutarbalikkan fakta serta menyemburkan kebohongan dan kebencian. Sebab, menurutnya, kebohongan yang bergerak lebih cepat itu berbahaya di tengah masyarakat yang majemuk dengan tingkat literasi yang beraneka.
Lebih lanjut, Hendrawan mengaku tak sepakat jika pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta publik mengkritik pemerintah saat kegiatan penyampaian laporan Ombudsman RI Tahun 2020, Senin (8/2/2021), dianggap jebakan oleh sejumlah pihak.
Hendrawan mengatakan, selama dia memberikan kritik pada pemerintah, tidak pernah ada masalah yang membuntutinya. Sehingga, dia menyarankan agar pihak-pihak tertentu tidak berprasangka buruk terlebih dulu.
Dia menambahkan, kepolisian hanya akan menangkap orang yang memelintir fakta dan membangun opini menyesatkan untuk kepentingan suatu gerakan.
"Bahkan yang saya amati, gerakan itu mengarah kepada hal yang membahayakan eksistensi negara bangsa," ujarnya.
Menurut Hendrawan, mengkritik atas dasar ideologi Pancasila tentu akan lebih dihargai.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mendukung penyampaian kritik dengan cara baik serta berisi, untuk membangun kontrol (checks and balances) antara pemerintah, parlemen, dan yudikatif.
"Dengan demikian, akan tercipta checks and balances antara pemerintah, parlemen dan juga yudikatif, bukan asal mengkritik," ujar Azis dalam pernyataannya dikutip di Jakarta, Sabtu (13/2/2021).
Azis pun melihat ada cukup banyak kritik kepada pemerintah sebagaimana yang termuat di media, dan itu hal yang biasa. Kalau ada balasan dari pendengung (buzzer), imbuhnya, tinggal dibalas juga memanfaatkan teknologi.
Namun, politikus Partai Golkar itu kembali mengingatkan, agar publik menyampaikan kritik dengan cara yang baik dengan isi yang membangun.
"Sampaikan kritik yang membangun dengan mempertimbangkan aspek etika, tata krama, fakta dan data. Meski, medianya bisa menggunakan apa saja," ujarnya.
