Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Jepang berencana menggunakan lebih dari US$10 miliar dari dana cadangan untuk membantu bisnis yang usahanya terkena dampak di tengah pandemi virus korona. Jumlah ini disisihkan dari anggaran tahun fiskal 2020.
Melansir Perusahaan Penyiaran Jepang (Nippon Hoso Kyokai/NHK) pada Rabu (10/2/2021), para menteri kabinet telah mengambil keputusan tersebut pada Selasa (09/02/2021). Mereka berencana mengalokasikan US$8,4 miliar dolar bagi restoran dan bar yang mematuhi permintaan pemerintah untuk memperpendek jam buka. Tiap restoran atau bar akan menerima hingga sekitar US17.000 per bulan.
Keputusan ini diambil menyusul diperpanjangnya pemberlakuan status keadaan darurat kedua di Tokyo dan sejumlah provinsi lainnya akibat pandemi.
Alokasi lainnya dianggarkan untuk subsidi satu kali bagi bisnis-bisnis lainnya yang terkena dampak langkah-langkah yang diterapkan dalam status keadaan darurat.
Perusahaan-perusahaan kecil dan menengah akan menerima hingga US$5.700. Sementara itu, pembayaran maksimum bagi para pemilik bisnis perorangan adalah sekitar 2.900 dolar. Pengeluaran ini diperkirakan akan mencapai sekitar US$2,4 miliar.
Adapun, sebelumnya Kabinet Jepang menyetujui anggaran senilai US$1 triliun atau sekitar 106,6 triliun yen untuk tahun fiskal 2021. jumlah ini merupakan rekor anggaran tertinggi, sekaligus menambah beban utang pemerintah Perdana Menteri Yoshihide Suga yang tengah berupaya melawan virus corona dan mendukung pemulihan ekonomi.
Baca Juga
Berdasarkan data Kementerian Keuangan Jepang, anggaran yang akan dimulai pada April 2021 ini naik 3,8 persen dari anggaran awal tahun lalu.
Anggaran belanja ini sebenarnya bisa meningkat jauh lebih tinggi, mengingat kemungkinan anggaran tambahan, yang sebagian dirancang tahun ini di tengah pandemi dan menambah 73 triliun yen terhadap total pengeluaran.
“Kami harus menyeimbangkan antara pencegahan virus corona lebih lanjut, pemulihan ekonomi, dan konsolidasi fiskal. Tindakan penyeimbangan itu adalah bagian tersulit dalam menyusun anggaran,” kata Menteri Keuangan Jepang Taro Aso, seperti dikutip Bloomberg.
Pandemi telah memaksa Jepang menambah tumpukan utang, dengan penerbitan surat utang baru yang mencapai rekor tahun ini. Bahkan sebelum anggaran tambahan ketiga disepakati pekan lalu, Dana Moneter Internasional memperkirakan utang pemerintah Jepang mencapai 266 persen dari produk domestik bruto (PDB) tahun ini. Sementara itu, defisit anggaran mencapai 14,2 persen dari PDB.
