Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Polemik Kapal Asing Masuk ke Indonesia, Ini Kata DPR

Komisi I DPR menyoroti maraknya kapal asing yang masuk dalam yurisdiksi Indonesia.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 03 Februari 2021  |  11:20 WIB
Dokumentasi KN Pulau Marore-322 menghentikan aktivitas dan mengawal MT Freya dan MT Horse, di perairan Batuampar, Batam, Kepulauan Riau. - Bakamla
Dokumentasi KN Pulau Marore-322 menghentikan aktivitas dan mengawal MT Freya dan MT Horse, di perairan Batuampar, Batam, Kepulauan Riau. - Bakamla

Bisnis.com,JAKARTA – Komisi I DPR menyoroti maraknya kapal asing yang masuk dalam yurisdiksi Indonesia.

Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno, misalnya, dia menyinggung masuknya k 2 kapal tanker, MT Horse berbendera Iran dan MT Freya berbendera Panama di perairan Pontianak, beberapa waktu lalu.

“Saya ingin menanyakan soal kapal Iran yang memasuki perairan kita. Ini kan jelas-jelas ada pelanggaran hukum baik di kita ataupun juga hukum internasional," ungkap dikutip dari laman resmi DPR, Rabu (3/2/2021).

Dave menambahkan, untuk menghindari kejadian serupa, maka harus ada penindakan hukum yang ketat dan tegas. Mengingat Bakamla kesulitan mengajukan sanksi karena Undang-Undang (UU) Perairan Indonesia tidak mengatur secara rinci tentang sanksi atas pelanggaran Hak Lintas.

“Jangan juga kita hanya memberikan peringatan tetapi harus diselesaikan melalui jalur hukum. Maka itu, dengan UU yang ada kita mendorong untuk ada penguatan ke depannya itu, yaitu penguatan Bakamla itu sendiri," lanjut politisi Partai Golkar ini.

Menurut Dave, saat ini Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Keamanan Laut sudah masuk daftar Prolegnas, namun bukan daftar Prioritas. Untuk itu, ia mendorong RUU itu segera masuk daftar Prolegnas Prioritas. Dengan adanya RUU Omnibus Law Keamanan Laut, Bakamla akan menjadi koordinator pengawasan wilayah perairan Indonesia.

Selama ini, diketahui ada sejumlah lembaga yang mengawasi wilayah perairan dengan ranah kerja yang berbeda-beda.

“Saya harapkan itu ke depan, Bakamla bisa aktif juga ke Kumham baik itu ke Setneg agar bisa didorong daftar (Prolegnas) Prioritas. Tentu kita akan sangat welcome menyelesaikan ini karena ini menyangkut kedaulatan kita,” pungkas Dave.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin juga menyebut harus ada pendalaman dari sisi hukum terkait persoalan ini ke depannya.

"Tidak boleh ada kejahatan di wilayah itu, artinya TKP-nya ya TKP milik kita, wilayah kita, bahwa pelakunya bahwa kita tidak dirugikan ini menjadi hal-hal yang harus kita masukan juga dalam hal-hal ini,” analisa politisi PDI-Perjuangan itu.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dpr iran

Sumber : DPR

Editor : Edi Suwiknyo

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top