Bisnis.com, JAKARTA - Penetapan kondisi darurat di Myanmar oleh militer menjadi sorotan negara-negara Barat seperti Amerika Serikat (AS), Australia, dan Inggris.
Negara-negara tersebut mengungkapkan keprihatinan mendalam atas keadaan darurat militer dan penahanan para pejabat tinggi di Myanmar, yang menurut militer dilakukan sebagai tanggapan atas 'kecurangan pemilu'. Pemimpin Tertinggi Myanmar Aung San Suu Kyi juga menjadi salah satu tokoh yang ditahan militer negara tersebut.
"Kami menyerukan kepada para pemimpin militer Burma (Myanmar) untuk membebaskan semua pejabat pemerintah dan pemimpin masyarakat sipil dan menghormati keinginan rakyat Burma seperti yang diungkapkan dalam pemilihan demokratis pada 8 November," kata Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dalam sebuah pernyataan.
Gedung Putih mengatakan Presiden AS Joe Biden telah diberitahu tentang penahanan tersebut. "Amerika Serikat menentang setiap upaya untuk mengubah hasil pemilu baru-baru ini atau menghalangi transisi demokrasi Myanmar, dan akan mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggung jawab jika langkah-langkah ini tidak dibatalkan," kata juru bicara Gedung Putih Jen Psaki.
Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne mengimbau militer Myanmar untuk menghormati supremasi hukum, menyelesaikan sengketa melalui mekanisme yang sah, dan segera membebaskan semua pemimpin sipil dan lainnya yang telah ditahan.
Sementara itu, Inggris menyatakan tengah memantau dengan cermat situasi di Myanmar yang disebut 'sangat memprihatinkan'.
"Ini jelas merupakan situasi yang sangat mengkhawatirkan di Myanmar," kata menteri kesehatan junior Helen Whately, menteri Inggris pertama yang muncul di media sejak berita kudeta Myanmar muncul.
Baca Juga
Presiden Dewan Eropa Charles Michel pada Senin juga mengutuk perebutan kekuasaan militer di Myanmar dan menuntut agar militer membebaskan semua orang yang ditahan dalam penggerebekan di seluruh negeri.
"Hasil pemilu harus dihormati dan proses demokrasi perlu dipulihkan," tulis Michel, yang mengepalai badan yang mewakili 27 pemimpin nasional Uni Eropa, di akun Twitter-nya.
