Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Soroti Situasi Myanmar, Negara Barat Minta Hasil Pemilu Dihormati

Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki menegaskan bahwa Amerika Serikat menentang setiap upaya untuk mengubah hasil pemilu atau menghalangi transisi demokrasi Myanmar.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 01 Februari 2021  |  16:32 WIB
Pengunjuk rasa dari Myanmar yang tinggal di Jepang melakukan unjuk rasa melawan militer Myanmar setelah merebut kekuasaan dari pemerintah sipil yang dipilih secara demokratis dan menangkap pemimpinnya Aung San Suu Kyi, di Universitas Perserikatan Bangsa-Bangsa di Tokyo, Jepang (1/2/2021)/Antara Foto/Reuters-Issei Kato - aww.
Pengunjuk rasa dari Myanmar yang tinggal di Jepang melakukan unjuk rasa melawan militer Myanmar setelah merebut kekuasaan dari pemerintah sipil yang dipilih secara demokratis dan menangkap pemimpinnya Aung San Suu Kyi, di Universitas Perserikatan Bangsa-Bangsa di Tokyo, Jepang (1/2/2021)/Antara Foto/Reuters-Issei Kato - aww.

Bisnis.com, JAKARTA - Penetapan kondisi darurat di Myanmar oleh militer menjadi sorotan negara-negara Barat seperti Amerika Serikat (AS), Australia, dan Inggris.

Negara-negara tersebut mengungkapkan keprihatinan mendalam atas keadaan darurat militer dan penahanan para pejabat tinggi di Myanmar, yang menurut militer dilakukan sebagai tanggapan atas 'kecurangan pemilu'. Pemimpin Tertinggi Myanmar Aung San Suu Kyi juga menjadi salah satu tokoh yang ditahan militer negara tersebut.

"Kami menyerukan kepada para pemimpin militer Burma (Myanmar) untuk membebaskan semua pejabat pemerintah dan pemimpin masyarakat sipil dan menghormati keinginan rakyat Burma seperti yang diungkapkan dalam pemilihan demokratis pada 8 November," kata Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dalam sebuah pernyataan.

Gedung Putih mengatakan Presiden AS Joe Biden telah diberitahu tentang penahanan tersebut. "Amerika Serikat menentang setiap upaya untuk mengubah hasil pemilu baru-baru ini atau menghalangi transisi demokrasi Myanmar, dan akan mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggung jawab jika langkah-langkah ini tidak dibatalkan," kata juru bicara Gedung Putih Jen Psaki.

Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne mengimbau militer Myanmar untuk menghormati supremasi hukum, menyelesaikan sengketa melalui mekanisme yang sah, dan segera membebaskan semua pemimpin sipil dan lainnya yang telah ditahan.

Sementara itu, Inggris menyatakan tengah memantau dengan cermat situasi di Myanmar yang disebut 'sangat memprihatinkan'. 

"Ini jelas merupakan situasi yang sangat mengkhawatirkan di Myanmar," kata menteri kesehatan junior Helen Whately, menteri Inggris pertama yang muncul di media sejak berita kudeta Myanmar muncul.

Presiden Dewan Eropa Charles Michel pada Senin juga mengutuk perebutan kekuasaan militer di Myanmar dan menuntut agar militer membebaskan semua orang yang ditahan dalam penggerebekan di seluruh negeri.

"Hasil pemilu harus dihormati dan proses demokrasi perlu dipulihkan," tulis Michel, yang mengepalai badan yang mewakili 27 pemimpin nasional Uni Eropa, di akun Twitter-nya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

amerika serikat myanmar kudeta aung san suu kyi

Sumber : Antara/Reuters

Editor : Oktaviano DB Hana

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top