Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri, menyatakan keprihatinannya atas situasi politik yang memanas di Myanmar.
Seperti diketahui, kondisi politik di Myanmar memanas setelah pihak militer merebut kekuasaan. Kudeta oleh militer itu pun dibarengi penangkapan Pemimpin Tertinggi Myanmar Aung San Suu Kyi dan sejumlah pejabat lain.
Oleh karena itu, Kemenlu dalam keterangan resminya meminta semua pihak di Myanmar untuk menahan diri. "Indonesia sangat prihatin atas perkembangan politik terakhir di Myanmar," demikian pernyataan resmi RI seperti diunggah Kemenlu di akun Twitter resminya, @Kemlu_RI, (1/2/2021) 11.57 WIB.
Pemerintah Indonesia pun mengimbau penggunaan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam Asean, di antaranya komitmen pada hukum, kepemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional. RI juga berharap perselisihan terkait hasil pemilihan umum kiranya dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum yang tersedia.
3. Indonesia juga menggarisbawahi bahwa perselisihan-perselisihan terkait hasil pemilihan umum kiranya dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum yang tersedia.
— MoFA Indonesia (@Kemlu_RI) February 1, 2021
"Indonesia mendesak semua pihak di Myanmar untuk menahan diri dan mengedepankan pendekatan dialog dalam mencari jalan keluar dari berbagai tantangan dan permasalahan yang ada sehingga situasi tidak semakin memburuk," demikian sambungan utasa Kemenlu di Twitter.
Saat ini, pihak militer Myanmar menyerahkan kekuasaan kepada panglima militer Min Aung Hlaing serta memberlakukan keadaan darurat selama satu tahun.
Baca Juga
Menurut Myawaddy TV, militer mengambil alih kekuasaan dengan alasan pemerintah sipil gagal menindaklanjuti klaim kecurangan pemilihan umum serta tidak menunda pemilu Myanmar meski ada pandemi virus Corona.
Saluran telepon ke ibu kota Naypyitaw tidak dapat dihubungi dan TV pemerintah mati beberapa jam sebelum parlemen seharusnya rapat pertama kalinya sejak Liga Demokrasi Nasional (NLD) berhasil memenangkan pemilu Myanmar pada November kemarin.
Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah mengatakan belum ada keputusan apakah pemerintah akan memulangkan para warga negara Indonesia (WNI) yang ada di Myanmar.
Menurut Faizasyah, pemerintah Indonesia memantau terus perihal perkembangan kondisi di Myanmar. "Sedang dipastikan oleh pejabat terkait," tuturnya.
