Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Bantuan Hukum DPP Front Pembela Islam (FPI) Aziz Yanuar menilai negatif hasil pemeriksaan 92 rekening FPI yang dikerjakan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Pasalnya, PPATK telah menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada penyidik Polri. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, penyidik Polri memutuskan untuk memblokir sejumlah rekening yang diduga mengandung perbuatan melawan hukum.
“Begitulah jika negara dikelola oleh ruwaibidhah, urusan keumatan dan kemanusiaan dicari cari kesalahannya,” kata Aziz melalui pesan tertulis pada Minggu (31/1/2021).
Di sisi lain, Aziz mempertanyakan apakah rekening keluarga, kolega dan rekan kerja bekas Menteri Sosial Juliari Batubara yang tersandung kasus korupsi turut diselidiki untuk diblokir.
“Tolong tanyakan itu, apakah keluarga, kolega dan sekeliling Juliari yang jelas tersangka korupsi merugikan rakyat apa diblokir juga rekening-rekening mereka?” tuturnya.
Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah merampungkan pemeriksaan terhadap 92 rekening Front Pembela Islam (FPI) dan pihak yang terkait.
“Sesuai dengan kewenangan dan jangka waktu yang diberikan oleh Undang-Undang, PPATK telah menyelesaikan proses analisis dan pemeriksaan terhadap 92 rekening FPI dan pihak terkait FPI yang telah dilakukan proses penghentian sementara transaksi," kata Kepala PPATK Dian Ediana Rae dalam keterangannya, Minggu (31/1/2021).
Dia menjelaskan tindakan penghentian transaksi yang dilakukan oleh PPATK dalam rangka memberikan waktu yang cukup untuk melakukan analisis dan pemeriksaan atas rekening-rekening tersebut setelah ditetapkannya FPI sebagai organisasi terlarang.
Dian mengungkapkan hasil analisis dan hasil pemeriksaan atas rekening-rekening tersebut telah disampaikan kepada Penyidik Polri untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya.
"Berdasarkan hasil koordinasi dengan penyidik Polri, diketahui adanya beberapa rekening yang akan ditindaklanjuti penyidik Polri dengan proses pemblokiran karena adanya dugaan perbuatan melawan hukum," ujarnya.
