Sebut PDIP dan Pemerintah Diisi Rasialis, Ini Dalih Natalius Pigai

Bisnis.com, JAKARTA - Natalius Pigai menuding Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan pemerintah saat ini diisi oleh pihak-pihak yang rasialis.

Hal itu diungkapkan eks Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia itu melalui akun Twitter resminya, @NataliusPigai2, Minggu (24/1/2021) sekitar pukul 10.59 WIB.

Sebagai informasi, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, rasialis merupakan kata keterangan yang berarti, "yang mempertahankan perbedaan (dalam politik, sosial, ekonomi) ras, suku, bangsa, hak suku-suku bangsa; orang yang menganut paham rasialisme."

Natalius bahkan menilai di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan PDIP, rasisme diproduksi secara masif. Dia berdalih, salah satu contohnya adalah dalam kabinet saat ini tidak ada orang dari Papua sama sekali.

"PDIP & Pemerintahnya Partai yg diisi org Rasialis. jaman Jokowi & PDIP memproduksi rasisme secara massif. Mau bantah? dr 34 menteri, satu Menteri dari Papua saja tidak ada, itu bukti gamblang bw kalian Rasis. Jd jgn pura2 persatuan & bhineka yg utopis," demikian dalam kutipan dalam unggahannya tersebut.

Natalius menautkan sebuah artikel media dalam unggahan di Twitter itu. Berita itu menampilkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang menyatakan bahwa partainya mendambakan Wali Kota Solo berasal dari Papua dan sebaliknya orang Jawa bisa menjadi Wali Kota di Papua.

Hingga berita ini dituliskan, unggahan itu mendapatkan respons dari 244 pengguna Twitter, disukai lebih dari 3.200 warganet dan dikutip ulang (Retweet) oleh 900-an akun.

Pada sore hari ini, sekitar pukul 15.08 WIB, Natalius Pigai kembali mengungkapkan pendapatnya soal rasisme di Indonesia di Twitter. Kali ini, dia angkat bicara terhadap tindakan rasis yang dilakukan Ketua Relawan Pro Jokowi Amin (Projamin) Ambroncius Nababan.

Dia mengunggah sebuah kolase gambar yang juga memasukkan tangkapan layar unggahan Ambroncius di media sosial yang melecehkan Natalius. Di sisi lain kolase tersebut, Natalius menuliskan nama dirinya sebagai korban rasisme.

Dia menambahkan bahwa selama pemerintahan Joko Widodo, rasismen menjadi dasar dari pembantaian, pembunuhan dan pelanggaran HAM di Papua.