Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makariem memutuskan untuk menunda pelaksanaan Asesmen Nasional dari sebelumnya dijadwalkan pada Maret menjadi September 2021.
Perhimpunan Pendidik dan Guru (P2G) angkat bicara terkait keputusan menunda pelaksanaan Asesmen Nasional (AN). Koordinator P2G Satriwan Salim bahkan menilai bahwa program itu tak perlu ada sama sekali.
“P2G mengapresiasi keputusan Mas Menteri, sebab kami telah menyuarakan penundaan AN ini sejak Oktober 2020. Tetapi untuk jangka panjang, P2G menilai dan menimbang tidak perlu adanya AN tersebut,” ungkapnya melalui keterangan tertulis, Jumat (22/1/2021).
Pasalnya, P2G menilai tujuan utama AN adalah untuk mengetahui potret kualitas pendidikan secara nasional. Namun, untuk mengetahui kualitas pendidikan nasional tersebut sudah banyak alat yang sudah ada dan dijadikan rujukan untuk mengukurnya selama ini.
“Baik rapor versi luar negeri, sudah ada alat seperti hasil PISA, TIMSS, PIRLS, dan Evaluasi Bank Dunia terhadap Pendidikan Indonesia,” kata Satriwan.
Selain itu, di dalam negeri sebelumnya sudah ada evaluasi menggunakan hasil UN, hasil AKSI, dan hasil UKG Guru.
“Semua laporan dari rapor tersebut menunjukkan bahwa pendidikan kita memang di bawah dan bermasalah. Belum Baik, banyak komponen perlu dibenahi oleh Pemerintah Pusat [Kemdikbud] dan Daerah,” ujarnya.
Adapun, menurut P2G yang perlu dibenahi adalah tindak lanjut Kemdikbud dan Kemenag dalam memperbaiki hasil potret rapor yang ada selama ini.
Sementara itu, Satriwan mengungkapkan, ada yang lebih penting dari Asesmen Nasional, yaitu Evaluasi Nasional sebagaimana amanah perintah UU Sisdiknas No. 20/2003.
“Evaluasi Nasional inilah justru yang mendesak dilakukan sekarang. AN itu bukan evaluasi. Namanya saja Asesmen,” ujarnya.
Jadi, tindak lanjut terhadap rapor kualitas pendidikan nasional yang sejatinya dibutuhkan, di semua aspek dan komponen pendidikan. Bukan membuat alat ukur baru, yang hasilnya sudah bisa ditebak.
Sebelumnya, Kemendikbud telah menghapuskan Ujian Nasional yang dinilai membebani siswa, guru dan orang tua dan digantikan menjadi AN. Program ini akan mengevaluasi adalah sekolahnya bukan muridnya.
“Sehingga bukan masalah hafal materi ajar, tapi bagaimana pemahaman literasi dan numerasi, serta lingkungan sekolahnya,” kata Nadiem.
Adapun, tujuan AN sendiri kata Nadiem untuk melihat mana sekolah yang perlu bantuan lebih dari pemerintah, dan mana sekolah yang bisa membantu pemerintah untuk menyebarkan praktik baik.
Lantaran masih dilanda pandemi, AN yang tadinya akan dilaksanakan Maret, diundur menjadi September agar memberikan waktu persiapan bagi sekolah untuk menyediakan fasilitas protokol kesehatan.
