Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Calon Kapolri: Ini Alasan Presiden Jokowi Perlu Bersikap Arif

Kearifan termasuk di dalamnya pemahaman kondisi sosial politik, budaya, kultur. Semua itu terakumulasi dan perlu dikelola secara baik.
Saeno
Saeno - Bisnis.com 12 Januari 2021  |  14:35 WIB
Presiden Joko Widodo saat menghadiri acara peresmian renovasi masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis, 7 Januari 2021. -  Youtube/Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo saat menghadiri acara peresmian renovasi masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis, 7 Januari 2021. - Youtube/Sekretariat Presiden

Bisnis.com, JAKARTA - Kearifan dinilai menjadi kata kunci yang perlu diutamakan Presiden Joko Widodo dalam menentukan calon Kapolri pengganti Jenderal Pol. Idham Azis.

"Arif itu maknanya memahami, mengetahui," ujar Buya Anwar Abbas, Selasa (12/1/2021) saat dikonfirmasi Bisnis.com terkait pernyataannya yang menyebut ihwal kearifan dalam memilih calon Kapolri.

Lebih jauh disebutkan Anwar Abbas, yang kini menjabat Wakil Ketua Umum MUI, selama ini Indonesia sudah mengalami banyak masalah.

Mulai dari masalah pandemi Covid-19, masalah ekonomi, dan gesekan yang terjadi. Semua itu, ujarnya, bisa menjadi akan sangat mengganggu jika Presiden memilih calon Kapolri yang tidak tepat.

Kearifan, lanjut Buya Anwar, termasuk di dalamnya pemahaman kondisi sosial politik, budaya, kultur. Semua itu terakumulasi dan perlu dikelola secara baik.

Menurut Buya Anwar dengan kearifan, banyak perspektif yang bisa diterima. Itu sebabnya kearifan menjadi hal yang diperlukan.

Sebelumnya, dalam pernyataannya Buya Anwar menyampaikan pandangannya terkait calon Kapolri.

Dalam pernyataan berjudu Calon Kapolri dan Kearifan Seorang Presiden, Buya Anwar menyampaikan paparan berikut: 

Hak untuk mencalonkan dan menunjuk siapa yang akan menjadi kapolri ada di tangan presiden. Kita sudah tahu itu semua. Dan kita harus menghormatinya.

Tapi meskipun demikian presiden hendaknya kalau akan mencalonkan dan menunjuk seseorang menjadi kapolri pertimbangannya tentu tidak cukup hanya didasarkan kepada kedekatan , loyalitas dan profesionalitas saja tapi harus lebih luas dari itu yaitu mana yang lebih besar maslahat dan manfaatnya bagi bangsa dan negara.

Apalagi akhir2 ini seperti kita ketahui hubungan antara pemerintah dan umat Islam agak terganggu karena ada sebagian umat Islam yang melihat bahwa di negeri ini sekarang telah terjadi kriminalisasi terhadap ulama.

Meskipun pemerintah katanya tidak melakukan itu tapi sikap dan pandangan ini tentu tidak boleh dianggap enteng oleh pemerintah karena dia bisa menjadi seperti api di dalam sekam, apalagi kalau seandainya sebagian besar umat Islam merasa terus menerus disakiti dan dikecewakan, ditambah lagi dengan persoalan krisis kesehatan karena covid19 yang tidak jelas kapan berakhirnya dan juga krisis ekonomi yang cukup berat yang sedang dihadapi oleh bangsa dan negara ini maka tentu tidak mustahil berbagai kemungkinan yang tidak kita inginkan akan bisa terjadi . Oleh karena itu sebagai anak bangsa saya khawatir penunjukan kapolri baru bila salah pilih akan melahirkan reaksi yang tidak baik bagi perkembangan kehidupan bangsa ke depannya.

Untuk itu saya berharap dalam penunjukan dan penetapan seorang kapolri di tengah2 situasi seperti ini tentu saja presiden sangat diharapkan dan dituntut kearifannya untuk bisa memilih sosok seorang kapolri yang bisa diterima oleh masyarakat secara luas agar kita sebagai bangsa bisa berkonsentrasi penuh di dalam mengatasi masalah yang sangat2 berat yang kita hadapi saat ini yaitu mengatasi covid19 dan krisis ekonomi yang sangat memerlukan persatuan dan kesatuan dari seluruh warga bangsa. Tks.

Anwar abbas
Wakil ketua umum MUI

Sementara itu, pakar intelijen dan terorisme Ridlwan Habib menyebutkan pemerintah perlu mewaspadai kelompok teroris yang anti terhadap calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang telah dipilih.

Direktur The Indonesia Intelligence Institute ini, Selasa (12/1/2021), mengatakan Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo merupakan salah satu calon Kapolri yang diserahkan kepada Presiden Joko Widodo menggantikan Jenderal Pol Idham Aziz.

Jika lancar, kata Habib, maka Sigit akan menjadi Kapolri pertama di era Reformasi yang beragama Katolik.

"Bagi kelompok seperti JAD atau MIT, [yang berpandangan] polisi halal diserang, apalagi polisi yang dipimpin seorang Katolik, tambah membuat mereka marah," katanya, seperti dikutip Antara.

Di sisi lain, Ridlwan Habib menilai jika memilih Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai calon Kapolri, Presiden Joko Widodo melakukan langkah yang tepat karena berdasarkan faktor loyalitas dan profesionalisme.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi mui Calon Kapolri Idham Azis
Editor : Saeno

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top