Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian meminta agar Kemendikbud, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan tetap memberikan alternatif bagi mereka yang menjalankan pembelajaran jarak jauh meski ada sebagain daerah zona hijau memilih kebijajakan belajar tatap muka.
Menurutnya, pilihan belajar jarak jauh lebih utama bagi mereka yang mampu menjalankan. Oleh karena itu, jelas dia, mereka harus mendapatkan fasilitas dan dukungan yang memadai dari pemerintah.
Sebelumnya, sejumlah kalangan memprotes kebijakan sejumlah daerah yang memulai lebijakan tatap muka meski penularan wabah Covid-19 belum berhenti.
“Pembangunan infrastruktur telekomunikasi, bantuan gawai, serta program pendampingan guru tetap harus menjadi fokus pembangunan pendidikan kedepannya,” katanya, Selasa (5/1/2021).
Hetifah berharap ke depan, blended learning atau pembelajaran campuran daring dan luring menjadi hal yang tidak dapat terelakkan. "Kami menghimbau para pemangku kepentingan di seluruh daerah di Indonesia untuk berusaha sebaik mungkin dalam mengambil kebijakan pendidikan yang berkeadilan, dengan tetap menomorsatukan kesehatan, demi pembangunan SDM Indonesia unggul yang sehat dan cerdas," katanya.
Dia mengakui pandemi Covid-19 memberikan tekanan yang berat bagi semua pihak di berbagai aspek. Tidak hanya pada aspek ekonomi dan kesehatan, tapi juga pada aspek psikologis.
Tak terkecuali bagi bagi anak-anak yang selama pandemi ini berlangsung, atau sejak Maret 2020 yang tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah, tekanan dari sisi psikologis itu cukup terasa berat, katanya.
Merujuk pada sebuah hasil penelitian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 62,5 persen siswa tidak menganggap belajar dari rumah itu menyenangkan.
Baca Juga
“Dari berbagai kegiatan penyerapan aspirasi yang kami lakukan melalui berbagai kanal, banyak sekali siswa yang meminta sekolah untuk dibuka kembali. Ini cukup mengejutkan, karena ternyata siswa tidak menikmati belajar di rumah dan justru tidak sabar ingin masuk kembali ke sekolah," kata Hetifah.
Hal tersebut harus menjadi pertimbangan besar bagi pemerintah untuk mulai melonggarkan kebijakan pembukaan sekolah. Selain itu, terdapat beberapa dampak negatif yang dapat terjadi jika kebijakan belajar dari rumah tetap dilaksanakan.
Salah satunya adalah potensi learning loss, atau kehilangan pembelajaran yang disebabkan rendahnya akses internet di berbagai daerah, juga perbedaan kemampuan SDM pengajar dalam melakukan penidikan jarak jauh.
"Jika ini terjadi, kesenjangan dalam dunia pendidikan akan terus melebar antara mereka yang berasal dari keadaan sosial ekonomi tinggi dan rendah. Jika ini dibiarkan, angka putus sekolah juga terancam meningkat akibat banyaknya anak yang tidak bersekolah dan justru bekerja di masa pandemi ini," ujarnya.