Bisnis.com, JAKARTA — Berikut jumlah harta kekayaan Bupati Pati Sudewo yang tengah didemo oleh warganya, karena mau menaikkan PBB hingga 250%.
Masyarakat Pati, Jawa Tengah menggelar aksi unjuk rasa untuk menuntut Bupati Pati Sudewo mengundurkan diri dari jabatannya hari ini, Rabu (13/8/2025).
Aksi unjuk rasa itu dipicu oleh sikap arogansi Bupati Pati Sudewo terkait penyesuaian tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen pada tahun 2025. Aksi demo Pati itu berlangsung anarkis dan diduga menelan korban jiwa. Petugas kepolisian pun membubarkan aksi dengan menembakkan gas air mata.
Berapa jumlah harta kekayaan Bupati Pati Sudewo?
Berdasarkan data situs laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), jumlah kekayaan Bupati Pati Sudewa alias Sudewo adalah Rp31,5 miliar.
Sudewo melaporkan hartanya itu saat awal menjabat pada 11 April 2025. Adapun, harta kekayaan Sudewo mayoritas berasal dari aset tanah dan bangunan sebesar Rp17 miliar.
Aset itu tersebar di Pati, Surakarta, Yogyakarta, Bogor, Depok, Blora hingga Tuban. Total, aset tanah dan bangunan milik Sudewo mencapai 31 aset.
Kemudian, aset transportasi dan mesin Sudewo toral mencapai Rp6,3 miliar. Dalam membantu mobilitasnya, dia memiliki enam mobil seperti Toyota Alphard (2024) Rp1,7 miliar, Toyota Land Cruiser (2019) Rp1,9 miliar.
Selanjutnya, Toyota Harrier (2014) Rp400 juta, BMW X5 (2023) Rp1,9 miliar, Mitsubishi Pajero (2019) dan Toyota Innova (2013) Rp120 juta. Selain mobil, Sudewo juga memiliki dua motor Honda Beat Rp4 juta dan Suzuki TS125 Rp25 juta
Selain kedua aset itu, Sudewo juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar Rp795 juta, surat berharga Rp5,3 miliar dan harta kas setara kas Rp1,9 miliar. Tercatat, Sudewo juga tidak memiliki utang.
Sejak pekan lalu, Bupati Pati, Sudewo menjadi viral karena mau menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2025 hingga 250 persen. Dia mengatakan bahwa bahwa penyesuaian ini PBB di Pati bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mendukung berbagai program pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
Namun, rencana Sudewo ini mendapat penolakan dari warga Pati, sebab kenaikan tersebut terlalu tinggi dan mempersulit masyarakat, apalagi di tengah maraknya badai PHK dan sulitnya mencari kerja.
