Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Batalkan 38 HGB, Eks Kakanwil BPN DKI Jadi Tersangka Korupsi

Eks Kepala BPN DKI itu ditetapkan tersangka karena diduga terlibat dalam perkara tindak pidana korupsi pembatalan 38 sertifikat HGB atas nama PT SV dan penerbitan SHM.
Sholahuddin Al Ayyubi
Sholahuddin Al Ayyubi - Bisnis.com 05 Januari 2021  |  10:58 WIB
Logo Kejaksaan RI di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta. - Bisnis/Samdysara Saragih
Logo Kejaksaan RI di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta. - Bisnis/Samdysara Saragih

Bisnis.com, JAKARTA - Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Timur menetapkan eks Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Provinsi DKI Jakarta berinisial JY sebagai tersangka tindak pidana korupsi.

Dia ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Jaktim bersama seseorang berinisial AH yang merupakan pihak swasta dalam dugaan pidana korupsi tersebut.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Nirwan Nawawi mengatakan kedua tersangka itu diduga terlibat dalam perkara tindak pidana korupsi pembatalan 38 sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT SV dan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4931 tanggal 20 Desember 2019 di Kampung Baru, RT 009/008, Kecamatan Cakung Barat, Kota Jakarta Timur dengan luas tanah 77.852 M2.

"Jadi dari hasil penyelidikan ternyata ditemukan ada peristiwa pidana terkait tindak pidana korupsi, sehingga berdasarkan hal tersebut selanjutnya tim menaikkan ke tahap penyidikan berdasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Nomor : 01/M.1.13/Fd.1/12/2020 tanggal 1 Desember 2020," tuturnya, Selasa (5/1/2021).

Dia menjelaskan kerugian negara akibat perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka JY dan AH itu berdasarkan nilai transaksi mencapai Rp220 miliar, kemudian berdasarkan NJOP sekitar Rp700 miliar.

"Jadi jika dihitung berdasarkan harga pasaran total kerugiannya sebesar Rp1,4 triliun," katanya.

Kedua tersangka itu dijerat Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 64 KUHP Atau Kedua Pasal 21 UU RI No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

korupsi dki jakarta BPN
Editor : Oktaviano DB Hana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top