Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Inggris menegaskan pihaknya akan bersikap transparan terkait munculnya strain atau varian baru virus corona.
Analisis genomik dan sistem pengawasan Inggris telah mengidentifikasi adanya varian baru Covid-19, meski menyebut tidak dapat dipastikan apakah varian itu berasal dari negara tersebut.
Kedutaan Besar Inggris di Indonesia menyatakan negaranya telah bertindak secara cepat, transparan, dan bertanggung jawab untuk mendukung perang global melawan virus corona.
"Mutasi virus adalah hal yang wajar, semua virus bermutasi seiring dengan waktu dan varian baru muncul secara berkala," kata Kedutaan Besar Inggris melalui pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (24/12/2020).
Menurut Kedubes, saat ini tidak ada yang tanda-tanda yang menunjukkan bahwa varian baru itu memiliki kecenderungan untuk menyebabkan penyakit yang lebih serius dan lebih sulit untuk dideteksi, ataupun memengaruhi efektivitas vaksin.
Namun, varian baru itu diperkirakan memiliki tingkat kemampuan transmisi hingga 70 persen lebih tinggi.
Oleh karena itu, pemerintah Inggris memastikan untuk bekerja sama dengan mitra-mitra internasional dan bekerja dengan segera untuk meminimalkan gangguan yang dapat ditimbulkan, kata Kedubes Inggris.
"Kami sangat berharap bahwa transparansi Inggris dan tindakan cepat akan memungkinkan pengambilan keputusan untuk kembali ke situasi yang stabil sesegera mungkin," kata kedutaan.
Seperti dilaporkan sebelumnya, sejumlah negara telah memberlakukan pelarangan masuk bagi maskapai penerbangan yang membawa penumpang dari Inggris, terkait kemunculan varian baru virus tersebut.
Terkait kebijakan yang diberlakukan di sejumlah negara itu, pemerintah Inggris mengimbau warganya yang tengah berada di negara lain agar mengikuti persyaratan dan imbauan dari otoritas setempat dan berkomunikasi dengan maskapai terkait untuk mengatur kemungkinan perjalanan.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebut pihaknya mempercayai kapasitas ilmiah Inggris untuk memahami varian baru tersebut dan mengapresiasi kerja sama otoritas Inggris dengan pihak negara lain serta dengan WHO.
