Bisnis.com, JAKARTA - Dua kandidat memperebutkan kursi ketua umum di Muktamar IX Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berlangsung pada 18-19 Desember 2020.
Mereka adalah Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen.
Kendati begitu, Suharso--yang juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional--disebut-sebut lebih unggul dan berpeluang menang secara aklamasi.
"Kalau melihat hasil Rapimwil (Rapat Pimpinan Wilayah) DPW-DPW banyak yang menyebut nama Pak Suharso bahkan minta aklamasi," kata Sekretaris Panitia Pelaksana Muktamar PPP Achmad Baidowi, Jumat (18/12/2020).
Unggulnya Suharso sebagai calon Ketua Umum PPP ditengarai tak terlepas dari status sebagai menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan posisi Suharso sebagai Kepala Bappenas menguntungkan sebagai modal pencalonan ketua umum partai.
Suharso, kata Adi, menempati pos yang strategis dan menjadi salah satu menteri yang cukup diandalkan Presiden Jokowi.
"Suharso punya nilai tambah karena dia saat ini bagian dari Istana," kata Adi, Jumat (18/12/2020).
Adi mengatakan, pertarungan Suharso dan Taj Yasin adalah persaingan karisma struktural dan kultural.
Suharso memiliki keistimewaan sebagai pelaksana tugas Ketua Umum PPP untuk melakukan penetrasi ke pengurus dari pusat sampai daerah.
Modal Kultural
Di sisi lain, kata Adi, Taj Yasin memiliki modal kultural sebagai cucu dari Maimoen Zubair (almarhum), ulama Nahdlatul Ulama sekaligus salah satu pendiri PPP.
"Pertarungannya apakah karisma struktural versus kultural ini punya magnet untuk meyakinkan pemilik suara," kata Adi
Sejumlah petinggi PPP sebelumnya mengatakan Suharso memang mengantongi dukungan Istana untuk menjadi ketua umum definitif PPP.
Ketua DPP PPP yang juga Ketua Steering Committe Muktamar PPP, Syaifullah Tamliha tak membantah bahwa bandul Istana turut menentukan pemilihan Ketua Umum PPP.
"Kami enggak tahu dan enggak pernah tanya ke Istana. Namun rumor yang beredar memang ada kabar tersebut, tapi kami SC enggak pernah konfirmasi ke Istana," ujar Tamliha, Jumat (18/12/2020).
Meski begitu, Tamliha meyakini siapa pun yang terpilih akan tetap konsisten dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
Tamliha mengatakan Muktamar PPP akan merekomendasikan dan menyatakan sikap politik tetap mendukung Jokowi-Ma'ruf hingga 2024.
Anggota Komisi I DPR ini mengatakan dia adalah koordinator tim perumus rekomendasi dan pernyataan politik itu.
"Siapa pun yang terpilih dia terikat dengan keputusan tersebut," ujar Tamliha.
Namun, dia tak menampik adanya permintaan untuk aklamasi.
Ia berujar panitia akan memfasilitasi apa pun keputusan muktamirin, baik aklamasi maupun voting.
"Terserah muktamirin, kami menyiapkan dua opsi," ujar dia.
