Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Pro Kontra Otsus Papua, Kubu Pro Otsus Temui Mahfud MD Hari Ini

Bola liar tentang keberlanjutan otonomi khusus (Otsus) di Papua terus berlangsung. Hari ini, kelompok pro-Otsus menemui Menkopolhukam Mahfud MD.
Rayful Mudassir
Rayful Mudassir - Bisnis.com 15 Desember 2020  |  21:44 WIB
Ketua Persatuan Gerakan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda  -  bbc.co.uk
Ketua Persatuan Gerakan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda - bbc.co.uk
Bisnis.com, JAKARTA - Pimpinan DPRD se-Provinsi Papua Barat menemui Menko Polhukam Mahfud MD guna mendukung berlangsungnya otonomi khusus (Otsus) di Papua.

Mereka menyerahkan rekomendasi dan aspirasi terkait revisi terbatas Undang-Undang Otsus Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus di tanah Papua.

"Kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota se-Provinsi Papua Barat telah merekomendasikan 12 poin penting dan disampaikan ke pemerintah pusat melalui Menko Polhukam, untuk memboboti revisi terbatas undang-undang Otsus nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus di tanah Papua," ujar Ketua DPRD Kabupaten Maybrat Ferdinando Solossa, di kantor Kemenko Polhukam Selasa, (15/12/2020).

Para pimpinan DPRD yang berjumlah 13 orang ini, dengan tegas mengatakan mendukung keberlangsungan Otsus. Dengan catatan ada penguatan atau evaluasi terbatas tentang pasal-pasal yang selama ini belum terimplementasi dalam undang-undang Otsus.

"Untuk mengakomodasi undang-undang Otsus yang akomodatif dan komprehensif maka harus dibuka ruang terbuka yang diinisiasi pemerintah (pusat) untuk melibatkan pemerintah Provinsi Papua dan papua Barat," tambahnya.

Ferdinando meminta dua persen alokasi dana umum dari APBN tersebut dinaikkan dan memperkuat regulasi dan fungsi pengawasan, termasuk keterlibatan DPRD kabupaten atau kota.

Menurut Ferdinando, jika beberapa poin aspirasi dan rekomendasi yang telah disampaikan tersebut diakomodir, akan meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat Papua.

Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, akan menindaklanjuti masukan dan aspirasi masyarakat tanah Papua, agar pengelolaan dana Otsus bisa merata dan bisa dirasakan oleh masyarakat.

"Pemerintah memang sudah punya pikiran begitu, nanti pola pengelolaan dana Otsus itu nanti kita bedakan, mana yang langsung boleh dikelola oleh Pemda dan mana yang dalam bentuk proyek tapi dananya dari pusat dikelola sendiri yang bermanfaat untuk rakyat, itu sudah dipikirkan," ujar Mahfud MD.

Mahfud MD menambahkan, para pimpinan DPRD Papua Barat ini juga menyesalkan terhadap adanya gerakan-gerakan yang mengatasnamakan masyarakat Papua, seperti gerakan ingin merdeka, anti NKRI, dan tidak setuju Otsus.

Mereka, kata Mahfud, menyesal terhadap adanya gerakan-gerakan di Papua adalah elit-elit politik di luar Papua, ada yang tinggal di Australia, ada yang tinggal di London, ada yang tinggal di Jakarta itu hanya ingin memanfaatkan dana Otsus.

 


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

papua opm otsus
Editor : Edi Suwiknyo

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top