Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan bahwa pemerintah menargetkan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) rampung pada 2021.
“Perlu diperhatikan betul, untuk DTKS ini pemerintah memiliki target akan melakukan pemutakhiran skala besar pada tahun 2021. Selain melibatkan semua kementerian/lembaga termasuk yang ada di bawah Kemenko PMK, pemerintah daerah juga memiliki peran yang sangat penting dan diharapkan dapat ikut terlibat,”jelasnya dalam keterangan resmi, Senin (14/12/2020).
DTKS berisi profil lengkap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merupakan salah satu upaya dalam penanggulangan kemiskinan.
Menko Muhadjir menambahkan, periode akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 merupakan masa pencapaian angka kemiskinan terendah bagi Indonesia.
Seiring terjadinya pandemi Covid-19, persentase penduduk miskin pada Maret 2020 kembali naik menjadi 9,78 persen atau meningkat 0,37 persen dari Maret tahun lalu.
Dia mengakui, bahwa pengentasan kemiskinan di Indonesia bukan perkara mudah salah satunya karena wilayah yang luas dan beragamnya kondisi sosial budaya serta karakteristik di tiap-tiap daerah.
Walhasil, diperlukan peran pemerintah daerah untuk mengenali dinamika kemiskinan yang ada di wilayahnya, termasuk dalam menghadapi tantangan perkembangan ekonomi digital.
“Literasi digital harus kita perluas agar pemerataan ekonomi bisa menjangkau seluruh wilayah. Ke depan kita harapkan tidak ada lagi masyarakat miskin yang sulit mengakses peluang ekonomi yang sejatinya sudah diberikan oleh pemerintah melalui bantuan sosial ataupun bantuan lainnya dalam mengembangkan perekonomian mereka,” jelasnya.
