Bisnis.com, JAKARTA - Peretas yang diyakini bekerja untuk Rusia telah memantau lalu lintas email internal di Departemen Keuangan AS serta lembaga pembuat kebijakan internet dan telekomunikasi, menurut orang-orang yang mengetahui masalah tersebut.
Ada kekhawatiran dalam komunitas intelijen Amerika Serikat bahwa para peretas yang menargetkan Departemen Keuangan serta Badan Telekomunikasi dan Informasi Nasional Departemen Perdagangan itu menggunakan alat serupa untuk masuk ke lembaga pemerintah lainnya, menurut empat sumber yang mengerti masalah tersebut.
Mereka tidak menyebut badan atau lembaga lainnya yang dimaksud. Akan tetapi, kemarin malam perusahaan IT SolarWinds yang berbasis di Austin, Texas menyatakan melakukan pembaruan perangkat lunak yang dirilis pada bulan Maret dan Juni tahun ini.
Diduga hal itu dilakukan pihak asing dengan secara diam-diam merusak perangkat tersebut secara "sangat canggih, tepat sasaran dan mengganggu rantai pasokan manual.
SolarWinds tidak mengatakan peretasan di Departemen Keuangan terjadi melalui mereka, tetapi dua orang yang mengetahui penyelidikan mengatakan perusahaan itu diyakini sebagai saluran yang digunakan peretas. Perwakilan SolarWinds tidak segera membalas pesan meminta komentar.
SolarWinds menyatakan di situs webnya bahwa pelanggannya termasuk sebagian besar perusahaan Amerika Serikat yang masuk dalam daftar Fortune 500.
Perusahaan itu merupakan sepuluh besar penyedia telekomunikasi AS dan lima besar untuk cabang militer AS, Departemen Luar Negeri, Badan Keamanan Nasional, dan Kantor Presiden Amerika Serikat.
Tiga orang yang mengetahui penyelidikan tersebut mengatakan Rusia saat ini diyakini berada di balik serangan mata-mata itu.
Dua orang mengatakan bahwa pelanggaran tersebut terkait dengan serangan luas yang juga melibatkan peretasan yang baru-baru ini diungkapkan di FireEye, sebuah perusahaan keamanan siber besar AS dengan kontrak pemerintah dan komersial.
"Pemerintah Amerika Serikat mengetahui laporan ini dan kami mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah yang mungkin terkait dengan situasi ini," kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Ullyot seperti dikutip ChannelNewsAsia.com, Senin (14/12/2020).
Peretasan itu sangat serius sehingga menyebabkan digelarnya pertemuan Dewan Keamanan Nasional di Gedung Putih pada Sabtu (12/12/2020), kata salah satu orang yang mengetahui masalah tersebut.
Departemen Perdagangan mengonfirmasikan ada pelanggaran di salah satu lembaganya dalam sebuah pernyataan.
"Kami telah meminta Cybersecurity and Infrastructure Security Agency dan FBI untuk menyelidiki dan kami tidak dapat berkomentar lebih lanjut saat ini."
