Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengajak negara-negara agar tidak melupakan prinsip demokrasi meski tengah menghadapi tantangan berat pada masa pandemi Covid-19.
Hal ini disampaikan pada saat konferensi pers Bali Democracy Forum (BDF) ke-13, Kamis (10/12/2020). Dia mengatakan laporan Freedom House tahun 2019 menunjukkan bahwa demokrasi di seluruh dunia mengalami kemunduran selama 14 tahun terakhir ini.
Sementara itu, pandemi Covid-19 telah menciptakan tantangan tambahan bagi demokrasi. Hal ini terlihat dari pandangan yang menganggap restriksi yang berlaku selama pandemi, termasuk larangan berkumpul, kewajiban memakai masker, malah diartikan sebagai hal yang kontradiktif dengan kebebasan individu.
“Pandemi tidak boleh melunturkan nilai demokrasi dan di saat yang sama; Demokrasi tidak boleh menjadi penghalang kita untuk mengalahkan pandemi. Justru kita yakin bahwa demokrasi merupakan tools yang paling tepat bagi setiap negara untuk melawan pandemi,” katanya.
Ditambah lagi, katanya, ruang demokrasi seringkali digunakan oleh beberapa pihak untuk menyebarkan misinformasi dan disinformasi yang justru mengganggu upaya penanganan pandemi itu.
Namun, Democratic Perception Index Survey 2020 menunjukkan bahwa 78 persen orang di dunia ini masih percaya pentingnya demokrasi bagi negara mereka.
Oleh karena itu, kata Menlu Retno, pandemi ini tidak boleh menghilangkan komitmen negara terhadap demokrasi.
“Kita harus pastikan bahwa democracy delivers. Demokrasi dinilai akan dapat memberikan ruang bagi dialog mengenai pengambilan kebijakan kesehatan publik selama pandemi,” ungkapnya.
Dia memberikan contoh yang sudah dilakukan Indonesia yaitu dengan membentuk Komite untuk mitigasi Covid-19 dan pemulihan ekonomi yang setiap hari memberikan update mengenai pengelolaan pandemi di Indonesia.
“Dan Indonesia, sangat beruntung memiliki masyarakat madani yang kuat, yang juga telah melakukan peran dalam pemantauan upaya pemerintah dalam pengelolaan pandemi ini, melalui Inisiatif Kawal Covid-19,” ungkapnya.
Retno juga mengungkapkan pelaksanaan Pilkada di Indonesia yang dilakukan pada Rabu (9/12/2020) juga menjadi contoh kegiatan demokrasi yang tidak bertentangan dengan upaya penanganan Covid-19. Misalnya dengan melakukan kampanye secara virtual.
“Kemarin saya menggunakan hak pilih saya di Depok. Dan saya lihat bagaimana pengaturan demokrasi dilaksanakan dengan pengaturan protokol kesehatan yang ketat,” tuturnya.
Sekjen PBB Antonio Guterres menekankan tantangan global pandemi Covid-19 tidak boleh merusak nilai-nilai demokrasi, mengancam hak asasi manusia, atau digunakan untuk membatasi ruang sipil. Masyarakat sipil, media, dan sains harus menjadi bagian dari solusi.
Sementara itu, Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, dalam sambutannya menyampaikan bahwa demokrasi, good governance, dan supremasi hukum adalah tiga aspek terpenting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan dan kesetaraan.
Bali Democracy Forum (BDF) didirikan pada tahun 2008 untuk menciptakan arsitektur demokrasi yang progresif di kawasan Asia-Pasifik. Pada tahun ini, BDF dilaksanakan secara hybrid dan diikuti oleh 500 orang peserta dari 69 negara dan empat organisasi internasional.
