Bisnis.com, JAKARTA – Melihat kasus Covid-19 di Indonesia yang terus naik, Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla meprediksi puncak pandemi baru akan terjadi tahun depan, setelah mulai vaksinasi.
“Saya menulis, ini puncak tahun depan, setidaknya akhir 2020, sebelum diketemukan vaksin. Meskipun itu [vaksin] bukan obat, tapi pencegahan, imunitas badan ini, selama tidak ada itu dia akan naik terus,” kata JK, dalam wawancara khusus bersama Claudius Boekan, beberapa hari lalu.
Dengan kasus yang terus melambung tinggi, sebagai lembaga kesehatan, JK mengatakan bahwa PMI juga tak putus harapan. Menurutnya, tanpa peran lembaga seperti PMI, kemungkinan kasus di Indonesia bisa lebih tinggi lagi.
“PMI tidak hopeless, kalau kita tidak membantu mungkin lebih banyak lagi [kasusnya]. Kita merasa punya tanggung jawab dan sudah berbuat maksimal di seluruh Indonesia, untuk sterilisasi, memberikan masker, mengajak masyarakat, itu juga tanpa intervensi seperti itu kasusnya bisa lebih tinggi lagi,” ujarnya.
Terkait penanganan Covid-19, JK menilai saat ini koordinasi antara pemerintah daerah dengan pusat juga belum maksimal.
Oleh karena itu, harapannya antara keduanya bisa saling memahami dan menghayati bahwa tanpa upaya disiplin dan upaya bersama tidak akan bisa menekan angka kasus Covid-19
Baca Juga
“Jadi meski sulit, di samping itu kita optimistis upaya kita [pemerintah] dengan disiplin masyarakat itu membuahkan hasil. Tidak maksimum iya, tapi tidak juga terlalu jauh [gagal],” jelasnya.
Ke depan, menjelang periode pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020, JK memprediksi tidak akan terjadi kerumunan seperti yang terjadi pada kedatangan Imam Besar Front Pembelas Islam (FPI) Rizieq Shihab sehingga bisa menimbulkan lonjakan kasus Covid-19.
“Tidak bisa dibandingkan antara pilkada dengan kerumunan Habib Rizieq. Tidak bisa dibandingkan, jauh jumlahnya,” kata dia.
Saat kedatangan Rizieq, JK mengaku sambutan pengikutnya memang mengejutkan. Pemerintah juga tidak siap. Karena laporan badan intelijen dan aparat hukum hanya sekitar 5.000-an di Bandara, tapi ternyata sampai 10 kali lipat.
“Pilkada saya kira tidak sebesar itu. Besarnya pada saat pendaftaran, pada Juli-Agustus lalu, atau naik [kasus] karena libur panjang. Di mana ada acara banyak berkumpul, teorinya kan dari orang ke orang, maka selama ada kumpulan orang yang banyak tidak akan teratur,” ujarnya.
Kasus Tak Terlalu Tinggi
Jusuf Kalla menilai bahwa kasus Coid-19 di Indonesia tidak terlampau tinggi, jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang padat penduduk.
“Ini kan seperti deret ukur. Asal mulanya 2, tapi naik terus, memang diperkirakan seperti itu, dengan penduduk 270 juta, dibandingkan dengan negara lain kita rendah sebenarnya,” kata dia.
JK menyebut Amerika misalnya, jumlah kasusnya hampir 12 juta padahal beda penduduknya dengan Indonesia tak jauh, hanya sekitar 50 jutaan. Amerika juga merupakan negara maju dan kasusnya 10 kali lipat dari Indonesia.
Menurutnya, banyak faktor yang menyebabkan tingginya kenaikan kasus, di antaranya disiplin masyarakat, upaya pemerintah, dan intervensi dari lembaga-lembaga seperti PMI untuk melakukan disinfeksi dan sebagainya.
“Upaya ini, seluruh masyarakat harus turut serta. Disiplin masyarakat untuk menjaga jarak pakai masker dan cuci tangan itu belum sempurna. Di negara Eropa, Amerika, negara maju banyak yang kena karena ketidakdisiplinan masyarakat juga,” ungkapnya.
Dia menegaskan bahwa antara masyarakat dan pemerintah sudah dibagi tugas, masyarakat lakukan 3M (mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak), sementara pemerintah melakukan 3T (testing, tracing, treatment).
“Jadi kalau terjadi kebocoran kedisiplinan masyarakat, harus ada penerapan sanksi, penerapan aturan dengan sanksinya, upaya tes harus lebih banyak, dibutuhkan tracing. Dibutuhkan aparat kesehatan yang banyak dan semua harus bertanggung jawab, semua harus punya upaya,” tegasnya.
