Bisnis.com, JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan pandangan dan sikap masyarakat terkait kedatangan 1,2 juta vaksin ke Indonesia umumnya terbagi menjadi dua.
Pertama, mereka yang optimis dan penuh harapan bahwa vaksin ini akan efektif dan mampu menyelesaikan masalah covid-19 di Indonesia. Kedua, mereka yang masih kurang percaya terhadap efektivitas dan keamanan vaksin tersebut dalam meningkatkan imunitas masyarakat.
Sikap yang pertama, menurutnya mungkin terbangun karena selama ini meyakini seluruh penjelasan yang disampaikan pemerintah. Sementara, sikap yang kedua kelihatannya disebabkan karena belum mendapatkan penjelasan yang utuh.
"Atau bisa saja, penjelasan selama ini dianggap belum memadai dan belum meyakinkan," kata Saleh sebagaimana dikutip Bisnis, Selasa (8/12/2020).
Adapun terkait dengan hal tersebut, Saleh menekankan enam langkah-langkah yang perlu dilakukan. Pertama, pemerintah harus memastikan keamanan dan efektivitas vaksin tersebut dalam meningkatkan imunitas masyarakat.
Kedua, BPOM diharapkan segera dapat melakukan kajian dan penelitian yang mendalam sebelum mengeluarkan Emergency Use Authorization (EUA) terhadap vaksin yang masuk tersebut.
Saat ini, masyarakat calon pengguna menggantungkan nasib dan harapannya kepada BPOM. Untuk itu, BPOM tidak usah terburu-buru dalam memberikan izin. Silahkan manfaatkan waktu yang tersedia sebelum memberikan keputusan.
Ketiga, pemerintah diharapkan dapat melakukan distribusi vaksin secara baik ke seluruh Indonesia. Harus dipastikan bahwa distribusi vaksin dilaksanakan secara aman. Pasalnya, saat ini, perdebatan soal distribusi vaksin justru terletak pada cold chain (tempat penyimpanan). Ada vaksin yang harus disimpan di tempat yang minus 20 derajat celcius, dan ada yang minus 7, dan lain-lain.
Keempat, pemerintah diharapkan dapat memberikan penjelasan terkait efektivas vaksin yang baru masuk ke Indonesia ketika dipergunakan di China atau negara-negara lainnya. Success story terkait penggunaan vaksin ini tentu sangat penting dalam memberikan motivasi bagi masyarakat.
Kelima, selain mendata calon penerima vaksin, pemerintah tentu dituntut untuk segera menyiapkan tenaga-tenaga medis yang akan melakukan vaksinasi. Sebelum itu, tentu harus ada semacam simulasi dan pelatihan agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaannya.
"Penyiapan tenaga-tenaga medis ini harus seiring dengan penyediaan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan vaksinasi," imbuhnya.
Keenam, karena vaksinasi ini dianggap sebagai game changer, diharapkan para ahli epidemologi dapat mengeluarkan pendapat dan perspektif yang dapat dijadikan sebagai referensi. Pendapat para ahli ini tentu sangat diperlukan agar pelaksanaan vaksinasi tidak menimbulkan perdebatan dan kontroversi di tengah masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
