Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) Penny Lukita menyampaikan bahwa untuk menerbitkan Emergency Use Autorization (EUA) untuk vaksin Covid-19 dibutuhkan waktu sekitar 3 bulan.
Menurutnya, penghitungan waktu tersebut dilakukan setelah subjek disuntik yang kedua kalinya, kemudian kembali ke masyarakat untuk melihat jumlah kasus positif Covid-19 yang terjadi.
“Itu biasanya dihitung dalam waktu tiga bulan dan enam bulan, ada berapa kasus yang terjadi. Untuk EUA kita bisa lihat dalam waktu tiga bulan tapi bisa jadi juga kalau pandemi tidak terlalu intensif seperti di China, biasanya bisa lebih lama lagi,” kata Penny dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Senin (7/12/2020).
Lebih lanjut, dia juga menyampaikan bahwa saat ini BPOM sedang berproses untuk observasi pengamatan terhadap vaksin Covid-19 yang kini ada dan melihat hasil terkait aspek keamanaan dan khasiatnya guna menerbitkan EUA.
“Untuk mendapatkan EUA efikasi hanya cukup 50 persen, untuk vaksin itu 70 persen,” ujarnya.
Dia pun meyakini bahwa komitmen pemerintah dalam memberikan vaksin yang terjamin mutu, keamanan, dan khasiatnya sangat penting untuk dilakukan.
Baca Juga
Walhasil, dia meminta masyarakat untuk bersabar hingga waktu vaksinasi tiba dengan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan 3M yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.
Seperti diberitakan sebelumnya, 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 buatan Sinovac telah didatangkan ke Indonesia pada Minggu (6/12/2020) malam.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa vaksin Sinovac yang didatangkan ini telah dilakukan uji klinis di Bandung sejak Agustus 2020 lalu.
Presiden mengatakan bahwa pemerintah masih akan terus mengupayakan untuk mendatangkan tambahan vaksin Covid-19 ke Indonesia.
“Kita juga masih mengupayakan 1,8 juta dosis vaksin yang akan tiba di awal Januari 2021,” ujarnya dalam konferensi pers, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (6/12/2020).
Lebih lanjut, selain vaksin dalam bentuk jadi, kata Presiden, dalam bulan ini juga akan tiba di Tanah Air sebanyak 5 juta dosis vaksin dan pada Januari 2031 sebanyak 30 juta dosis vaksin dalam bentuk bahan baku curah yang akan diproses lebih lanjut oleh PT Bio Farma (Persero).
Jokowi juga memastikan bahwa terhadap vaksin-vaksin yang datang ke Indonesia masih akan dilakukan proses oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
“Dan perlu saya tegaskan, pertama seluruh prosedur harus dilalui dengan baik dalam rangka menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat serta efektivitas vaksin. pertimbangan ilmiah, hasil uji klinis ini akan menentukan kapan vaksinasi bisa dimulai,” katanya.
Kedua, Jokowi menyampaikan bahwa sistem distribusi vaksin dan peralatan pendukungnya sangat penting, termasuk SDM serta tata kelola vaksinasi yang harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya.
Ketiga, dia juga berharap semua pihak untuk mengikuti pengumuman dan petunjuk-petunjuk dari petugas yang saat ini sudah menyiapkan vaksinasi kendati juga mengakui bahwa tidak memungkinkan dilakukan vaksinasi secara serempak untuk semua penduduk Indonesia.
“Terakhir, meski vaksin sudah ada, kita tetap harus disiplin menjalankan protokol kesehatan, tetap disiplin 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan selalu harus terus kita lakukan," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
