Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri membentuk empat tim khusus untuk memantau pemilihan kepala daerah, kepala desa hingga percepatan penyerapan APBD.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan mengatakan empat tim tersebut dibentuk dengan diterbitkannya surat keputusan dari Mendagri Tito Karnavian.
Seluruhnya yaitu Tim Asistensi Percepatan Penyerapan APBD, Tim Pemantauan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020, Tim Monitoring dan Evaluasi Percepatan Perekaman Data Kependudukan, dan Tim Pemantauan Pelaksanaan Pilkades 2020.
Dia menjelaskan Tim Asistensi Percepatan Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Dalam Kondisi Pandemi Covid-19 bertugas melakukan pemantauan di daerah.
“Untuk memastikan penyerapan APBD di Provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan secara optimal untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan, serta memberikan manfaat kepada masyarakat,” katanya melalui siaran resmi, Selasa (1/12/2020).
Tim tersebut juga akan melakukan pendalaman terhadap permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dan sekaligus melakukan asistensi percepatan penyerapan APBD Provinsi dan kabupaten/kota dalam masa pandemi Covid-19 ini.
“Selanjutnya, tim akan memberikan layanan konsultasi bagi pemerintah daerah (Pemda) apabila terdapat ketidakjelasan informasi untuk merealisasikan anggaran di daerah,” ujarnya.
Selain itu, Tim Pemantauan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri ditujukan untuk mendukung sinergitas, efektivitas dan transparansi pelaksanaan Pilkada di 270 daerah. Tim ini sekaligus memastikan kesiapan pelaksanaan pemungutan suara sampai ketingkat KPPS.
“Tim tersebut akan bertugas untuk melakukan pemantauan dan asistensi di 32 Provinsi dalam rangka mendukung Pilkada yang sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19, dan secara random akan memastikan kesiapan KPPS dalam proses pemungutan suara, mulai dari penyiapan TPS, bilik suara, kertas suara, kesiapan petugas, saksi dan sampai kepada jadwal kehadiran pemilih pada setiap jam. Intinya setiap tahapan pemungutan suara harus memperhatikan protokol kesehatan Covid-19.”
Kemudian, Tim Monitoring dan Evaluasi Percepatan Perekaman Data Kependudukan Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.
Tim monitoring ini ditujukan untuk memastikan pemenuhan hak politik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pilkada, maka perlu dilakukan percepatan perekaman data kependudukan.
Terakhir adalah Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2020 yang akan diselenggarakan di 1.488 desa di seluruh Indonesia.
Tim ini akan bertugas ke 22 Kabupaten/Kota yang akan menyelenggarakan Pilkades di tahun 2020 ini untuk melakukan pemantauan kesiapan pelaksanaan Pilkades sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19 sebagaimana dituangkan dalam Permendagri yang sudah ditetapkan.
Mereka juga akan melakukan fasilitasi koordinasi antar pemangku kepentingan Pilkades, baik dari tingkat kabupaten/kota, kecamatan dan tentunya dari tingkat desa itu sendiri
Dia berharap agar keempat tim tersebut dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, serta melaporkan hasilnya secara sistematis, berjenjang dan berkala, sehingga penanganan Covid-19 dapat berjalan paralel dengan pelaksanaan Pilkada dan Pilkades.
