Bisnis.com, JAKARTA - Nama calon pengganti Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan mulai muncul. Satu nama yang santer disebut bakal mengisi pos yang ditinggalkan Edhy setelah ditangkap KPK adalah Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria.
Seperti diketahui Edhy ditangkap KPK, Rabu (25/11/2020). Wakil Ketua Umum KPK Nurul Ghufron mengonfirmasi bahwa penangkapan Edhy dilakukan terkait dugaan keterlibatan penyuapan dalam penerbitan izin ekspor benih bening lobster (BBL).
Bisnis mencoba mengonfirmasi hal tersebut kepada Sekretariat Kabinet, Sekretariat Negara, dan Kantor Staf Presiden. Hingga berita ini diturungkan, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama belum memberikan konfirmasi.
Sementara itu Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian mengatakan belum mendapatkan informasi mengenai hal tersebut. “Saya lagi raker di luar kota. Nanti kalau sudah ada info ya,” katanya saat dihubungi, Kamis (26/11/2020).
Adapun nama Arif muncul sebagai pengganti Edhy dalam acara Dewas Menyapa Indonesia yang digelar oleh Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan secara virtual, Kamis (26/11/2020). Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Aditya Warman yang bertindak selaku moderator acara sempat menyapa Rektor IPB Arif Satria yang hadir dalam acara tersebut sebagai menteri.
“Apa kabar? Saya mau menyapa Pak Rektor atau Pak Menteri nih? Ini sangat sensitif hari ini ya, sudah merapat ke dekat-dekat Jalan Merdeka ya. Mudah-mudahan maknanya untuk kebaikan,” kata Aditya.
Baca Juga
Aditya pun menutup perjumpaan virtual tersebut dengan harapan semua berjalan dengan lancar. "Pak Rektor ini harus ketemu ke Jalan Merdeka. Selamat jalan, mudah-mudahan amanat apapun di tangan Pak Rektor mudah-mudahan sesuai dengan dirinya. Mudah-mudahan dilancarkan semuanya,” kata Aditya saat sang rektor hendak berpamitan dari acara.
Adapun berdasarkan situs IPB, Arif lahir di Pekalongan, Jawa Tengah pada 1971. Dia sempat menjabat sebagai Anggota Dewan Kelautan Indonesia dan juga penasihat menteri kelautan dan perikanan.
Arif juga tercatat aktif dalam penyusunan sejumlah kebijakan kelautan dan perikanan sejak 2002. Beberapa kebijakan tersebut adalah UU Perikanan 31/2004, revisi UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Konsep Ekonomi Biru, dan sejumlah peraturan pemerintah dan peraturan menteri.
