Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial tunai senilai Rp200.000 per bulan sepanjang 2021 kepada 500.000 keluarga penerima manfaat (KPM) di Papua Barat. Pada akhir tahun ini, periode tahap pertama akan disalurkan kepada 160.000 KPM.
Penyerahan BST secara simbolis dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Direktur Kelembagaan PT Pos Indonesia (Persero), Nezar Patria dalam kunjungan kerja pada 24--26 November 2020.
Nezar menyampaikan bahwa Pos Indonesia siap mengemban tugas yang dipercayakan untuk menyalurkan bantuan tersebut.
“Pos Indonesia mengerahkan seluruh kapasitas sumber daya yang dimiliki di tanah Papua dan Papua Barat,” katanya dalam keterangan resmi, Kamis (26/11/2020).
Lebih lanjut, Nezar menyampaikan bahwa untuk penyaluran BST di provinsi Papua dan Papua Barat pada tahap pertama sampai dengan tahap enam sudah terealisasi sebesar 95.06 persen dari total target penerima 124.902 KPM. Saat ini tahap ketujuh dan kedelapan masih dalam proses penyaluran.
Menteri Koordinator PMK Muhadjir Effendy mengatakan bahwa penyaluran didukung oleh aplikasi digital platform yang dimiliki Pos Indonesia. Dengan demikian, penyaluran bansos dapat dilaporkan secara harian dan dapat diawasi langsung oleh pemerintah pusat dan semua pihak yang berkepentingan.
Adapun penyaluran program bantuan sembako dengan mekanisme alternatif tunai ini dilakukan dengan beberapa metode di antaranya penyerahan langsung di Kantor Pos dan juga distribusi langsung kepada penerima yang memiliki keterbatasan untuk mengunjungi Kantor Pos.
Pihak PT Pos mengatakan bahwa semua kegiatan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan.
Sementara itu, secara nasional, penyaluran BST tahap 8 telah dilaksanakan sejak awal November 2020. Hingga pekan kedua, atau 15 November 2020, realisasi telah mencapai 31 persen.
