Bisnis.com, JAKARTA - Partisipasi publik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang dihelat pada 9 Desember 2020 berpeluang menurun atau terbilang rendah. Kondisi itu dinilai membuka celah peningkatan politik uang melalui mobilisasi massa pemilih.
Demikian dikemukakan oleh Wakil Ketua MPR RI, Jazilul dalam diskusi di presroom DPR, di Kompleks Parlemen, Senin (23/11/2020). Selain Jazilul Fawaid, turut menjadi nara sumber pada acara diskui itu Komisioner Bawaslu Mochammad Afifuddin dan peneliti dari Perludem Nurul Amalia.
“Kalau partisipasi pemilih rendah, yang ada adalah mobilisasi pemilih yang digerakkan pakai uang,” ujarnya.
Potensi rendahnya partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak di 270 daerah itu merujuk pada sebuah hasil survei yang menyebutkan sekitar 60 persen kelompok pemilh usia muda tidak mengenal calon kepala daerah. Sedangkan dari hasil simulasi di sebuah daerah di Sumatera Utara oleh Bawaslu, pemilih yang akan datang ke tempat pemungutan suara hanya sekitar 30 persen.
Pada bagian lain, Jazil mengatakan Covid-19 menghambat pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember mendatang. Hal ini dapat terlihat dari tidak adanya kampanye akbar oleh calon kepala daerah.
“Protokol Covid itu menghambat pelaksanaan Pilkada, karena udah pasti gak leluasa, calon gak leluasa, mestinya kita menggunakan kampanye akbar, sekarang tidak bisa kampanye,” kata Jazil.
Baca Juga
Menurut Jazilul, para calon kepala daerah yang saat ini akan bertarung pada 9 Desember nanti memiliki tantangan yang sama ke depan, yakni menghadapi pandemi Covid-19.
“Jadi pemimpin yang lahir di era Covid-19, dia akan mendapat tantangan, ya Covid itu sendiri untuk memperbaiki daerahnya, untuk menaikan grade pertumbuhan daerahnya, dan pertama yang dihadapinya adalah Covid itu sendiri,” katanya.
Kendati demikian politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu berharap hasil Pilkada 2020 ini mampu memunculkan kepala daerah yang berkualitas, meski partisipasi masyarakat dalam Pilkada akan mengalami penurunan.
