Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Media Asing Sebut Jokowi ‘Little Soeharto’ Akibat Kebijakan Ini

Sejak awal pelantikan, Presiden Joko Widodo telah menunjuk beberapa orang dekat yang ikut membantunya dalam pemilihan Presiden 2019 - 2024.
Rayful Mudassir
Rayful Mudassir - Bisnis.com 18 November 2020  |  13:58 WIB
Presiden Joko Widodo menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-11 ASEAN-PBB yang diselenggarakan secara virtual. - Biro Pers Sekretariat Presiden/Lukas
Presiden Joko Widodo menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-11 ASEAN-PBB yang diselenggarakan secara virtual. - Biro Pers Sekretariat Presiden/Lukas

Bisnis.com, JAKARTA - South China Morning Post, media berbasis di Hong Kong menyebut Presiden Joko Widodo sebagai Soeharto Kecil setelah membagikan beberapa jabatan kepada para pendukungnya.

Sejak awal pelantikan, Presiden Joko Widodo telah menunjuk beberapa orang dekat yang ikut membantunya dalam pemilihan Presiden 2019 - 2024.

Beberapa di antaranya adalah Menteri BUMN Erick Thohir. Selain pengusaha, dia sempat menjadi Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma`ruf.

Ada juga Kristia Budyarto dikenal sebagai influencer dengan hampir 100.000 pengikut di Twitter juga kini menjadi Komisaris Independen Pelni. Bahkan Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman juga menjabat sebagai Komisaris Waskita Karya.

“Secara keseluruhan, setidaknya 17 pendukung Joko Widodo, yang sebagian besar merupakan bagian dari tim resmi kampanye Presiden tahun lalu telah dilantik pada tahun lalu,” tulis SCMP dikutip Rabu (18/11/2020).

Dari ratusan BUMN, gaji para komisaris juga cukup besar antara Rp80 juta hingga hampir Rp3 miliar per bulan. Padahal jabatan komisaris tidak memiliki kekuatan untuk mengeluarkan kebijakan.

Pengamat Politik sekaligus Direktur Indonesian Public Institute Karyono Wibowo malah menila sebaliknya. Dia malah memandang sebutan ‘little soeharto’ kepada Jokowi cenderung bersifat kontradiktif.

Dia menilai Jokowi cenderung kompromis dan seorang moderat dalam menjalani pemerintahan, bukan otoriter. Dia bahkan menyebut posisi Jokowi sebagai kepala pemerintahan cukup lemah karena lebih terbuka menanggapi berbagai gejolak dalam negeri.

“Padahal Presiden seharusnya bisa mengambil sikap tegas pemerintah dalam hal ini, tapi kan tidak demikian. Negara menurut saya lemah. bukan otoriter,” katanya kepada Bisnis, Rabu (18/11/2020).

Pada masa Soeharto lanjutnya, tokoh kritis bisa ditahan. Sementara itu, tokoh kritis masa sekarang tetap dibiarkan menyampaikan suaranya. Beberapa di antaranya adalah politisi Gerindra Fadli Zon dan politisi Partai Gelora Fahri Hamzah.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi BUMN soeharto erick thohir
Editor : Oktaviano DB Hana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top