Bisnis.com, JAKARTA – Calon Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat, Kamala Harris menegaskan, bahwa warga Amerika harus percaya pada proses pemungutan suara dan memiliki hak konstitusional untuk menghitung surat suara yang mereka berikan secara sah.
Hal itu disampaikan Kamala lewat akun Twitternya @KamalaHarris paa Kamis (5/11/2020). Mantan Jaksa Agung California ini juga mengatakan bahwa proposisi itu adalah landasan demokrasi Amerika.
Cawapres yang berpasangan dengan Capres Joe Biden ini mencuit hal itu di tengah capres Donald Trump menggaungkan akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA) karena merasa pemungutan suara melalui surat menyebabkan penipuan, yang sebetulnya jarang terjadi dalam Pilpres AS.
Americans should have faith in the voting process and have the constitutional right to have their lawfully cast ballots counted. That simple proposition is a cornerstone of American democracy.
— Kamala Harris (@KamalaHarris) November 5, 2020
Berpegang pada tema itu, Trump mengatakan, "Ini adalah penipuan besar di negara kita. Kita ingin hukum digunakan dengan cara yang tepat. Jadi, kami akan maju ke Mahkamah Agung AS. Kami ingin semua pemungutan suara dihentikan."
Trump tidak memberikan bukti apa pun untuk mendukung klaim penipuan atau memerinci litigasi apa yang akan dia kejar di Mahkamah Agung.
Kemudian pada Rabu (4/11/2020), tim kampanye Trump mengajukan diri untuk campur tangan dalam kasus yang sedang dibahas di Mahkamah Agung dalam upaya memblokir penghitungan surat suara yang datang belakangan di Pennsylvania.
Tim kampanye Trump dan para anggota Partai Republik lainnya juga telah mengajukan berbagai keluhan di beberapa negara bagian lain, termasuk upaya untuk menghentikan penghitungan suara di Michigan.
Hingga Rabu (4/11/2020) malam, hasil pemilihan bagi kedua kandidat seimbang. Sejumlah negara bagian yang diperebutkan secara ketat kemungkinan memutuskan hasilnya dalam beberapa jam atau baru dalam beberapa hari mendatang karena sejumlah besar surat suara yang dikirim di tengah pandemi Virus Corona tampak telah menunda proses penghitungan.
Namun, para ahli hukum mengatakan bahwa meskipun mungkin ada keberatan terhadap surat suara tertentu atau prosedur pemungutan suara dan penghitungan, tidak jelas apakah perselisihan semacam itu akan menentukan hasil akhirnya.
Ned Foley, seorang ahli hukum pemilu di Universitas Negara Bagian Ohio, mengatakan pemilu saat ini tidak memiliki materi yang akan menciptakan situasi seperti dalam pemilihan presiden tahun 2000, yaitu ketika Mahkamah Agung mengakhiri penghitungan ulang dengan hasil George W. Bush menang atas Al Gore dari Demokrat.
"Ini masih sangat awal, tetapi saat ini tampaknya tidak jelas bagaimana hal ini akan berakhir di mana Mahkamah Agung AS akan mengambil keputusan," kata Foley.
Baik Partai Republik dan Demokrat telah mengumpulkan pasukan pengacara yang siap berdebat sengit.
Tim Biden termasuk Marc Elias, seorang pengacara pemilu terkemuka di firma Perkins Coie, serta dua mantan solicitor general, Donald Verrilli dan Walter Dellinger.
Para pengacara Trump antara lain adalah Matt Morgan, penasihat umum kampanye presiden, William Consovoy, pengacara spesialis gugatan Mahkamah Agung, serta Justin Clark, penasihat senior kampanye.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
