Pemotongan Pajak
Tiga tahun masa kepresidenannya, pencapaian legislatif Trump adalah undang-undang pajak Republik, yang membuat perubahan besar pada Undang-undang Pemotongan Pajak dan Ketenagakerajaan.
Pada kampanye di Bullhead, Arizona, 28 Oktober, Trump mengatakan, "Memilih saya adalah suara untuk pemotongan pajak kelas menengah besar-besaran, pemotongan peraturan, perdagangan yang adil."
Rekam jejak kepemimpinan Trump membuktikan klaim tersebut. Pada 2017, pemerintahan Trump merombak regulasi pajak AS, menurunkan tarif untuk individu dan perusahaan. Tetapi apakah kelas menengah benar-benar mendapat manfaat dari pemotongan itu?
Gedung Putih mengatakan sebuah keluarga beranggotakan empat orang yang berpenghasilan US$ 73.000 (Rp 1 miliar) per tahun menerima keringanan pajak sebesar US$ 2.000 (Rp 29 juta) pada tahun 2018.
Tapi, itu tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang dihemat oleh perusahaan, diperkirakan US$ 1,5 triliun (Rp 21.833 triliun) selama 10 tahun, menurut Komite Bersama Perpajakan, yang melaporkan kepada Senat dan komite keuangan dan anggaran DPR, dikutip dari CBC.
Undang-undang tersebut merupakan perombakan terbesar terhadap aturan pajak negara dalam tiga dekade, dan presiden menyebutnya sebagai "bahan bakar roket" bagi perekonomian Amerika, Business Insider melaporkan.
Menteri Keuangan Steve Mnuchin mengatakan undang-undang tersebut akan membuat produk domestik bruto negara menjadi 3 persen (atau lebih, seperti yang dikatakan Trump 6 persen).
Lembaga data dan survei, YouGove, mengatakan 84 persen pendukung Trump mengatakan pencapaian terbesar pemerintahan Trump adalah penurunan pajak.
Namun, beberapa kritikus mencatat bahwa pemotongan pajak yang ditandatangani Presiden Trump menjadi undang-undang jauh lebih kecil daripada yang dijanjikannya selama kampanye, New York Times melaporkan.
Menurut Tax Policy Center, yang dijalankan oleh Brookings Institution, memperkirakan bitu hanya seperempat dari ukuran rencana yang dikampanyekan Trump empat tahun lalu.
